PANGKALPINANG—Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus memotivasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif  dalam penghormatan, perlindungan,  pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Termasuk juga mendorong agar aktif dalam tahap “asesment mandiri daerah kabupaten/kota  Peduli HAM” yang diselenggarakan Kemenkumham RI. 
Demikian antara lain yang dipaparkan Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Babel, Syaifuddin sebagai nara sumber dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Aksi HAM Pemerintah Daerah dan Persiapan Penilaian Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022. 
Kegiatan tersebut digelar pada Senin  (7/3/2022) di  Lantai II Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. 
Selain Syaifuddin nara sumber lainnya adalah pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yakni Widayati dan Irma Malinda. Mereka memberikan paparan melalui zoom. Sedangkan dari Pemprov Babel selain Syaifuddin nara sumber lainnya adalah Amran mewakili Bappeda Pemprov Babel.
Rapat koordinasi ini dihadiri utusan dari Biro Hukum Pemprov Babel, bagian hukum kabupaten/kota dan sejumlah lembaga lainnya seperti bappeda, dinas kesbangpol, dan dinas pendidikan.
Dalam rakor ini ada poin penting yang harus menjadi perhatian, yakni mulai tahun 2022 untuk pelaporan Aksi HAM ada perubahan. Semula  pada 2021 pelaopran Aksi HAM provinsi, kabupaten/kota sama-sam ada sembilan aksi. 
Namun mulai tahun 2022 pelaporan aksi HAM berubah dan disederhanakan. Untuk provinsi berubah menjadi delapan aksi. Sedangkan kabupaten/kota berubah menjadi enam aksi.
Terkait perubahan ini, maka Pemprov Babel bersama kabupaten/kota akan melakukan penyesuaian kembali format laporannya sesuai dengan surat Nomor : HAM-HA.02.03-02 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Notifikasi Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM BO4 Tahun 2022. (Irwanto/Indra/Ferdi/Biro Hukum Pemprov Babel)