Artikel

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (Perancang Peraturan...

Pejabat pemerintahan selaku pengambil kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas sejatinya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena setiap pelaksanaan tugasnya tidak lepas dari aturan yang menjadi...

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (Perancang Peraturan...

Pemenuhan data pada aplikasi Monitoring Center Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan prasyarat untuk menilai tingkat pencegahan korupsi di daerah. Hal ini perlu didukung dan penting untuk dilaksanakan oleh...

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (Perancang Peraturan...

Perubahan terhadap suatu undang-undang sejatinya lumrah dalam sebuah negara karena hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan hukum sesuai dengan dinamika perubahan dalam masyarakat. Peraturan juga relatif...

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (Perancang Peraturan...

Penyederhanaan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan untuk mencapai tujuan percepetan dan dinamisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi...

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (Perancang Peraturan...

Pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah menjadi keharusan, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah...

22 Dec 2022 | Wiragiantimabad, S.H. (Analis Hukum Ahli...

Pertumbuhan penduduk dan berkembangnya perekonomian berkelindan dengan kebutuhan konsumsi listrik dan telekomunikasi di suatu wilayah. Bertambahnya jumlah pelanggan listrik, telekomunikasi, dan internet kabel, membuat perusahaan penyedia...

22 Dec 2022 | Wiragiantimabad, S.H. (Analis Hukum Ahli...

Hampir setiap pagi di Alun-alun Taman Merdeka, di kursi-kursi sepanjang trotoar yang disediakan Pemkot Pangkalpinang, berserakan sampah sisa minuman dan makanan. Amat miris memang ditengah semakin majunya sebuah kota, tetapi semakin...

31 Oct 2022 | Galih Prihandani Utomo, S.H. - Analis Hukum...

Tepat pada tanggal 15 Februari 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Bahwa pengesahan undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki tata...

31 Oct 2022 | Galih Prihandani Utomo, S.H. - Analis Hukum...

Di masa lalu budaya birokrasi Indonesia sudah identik dengan kelambanan, minta dilayani, kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat, serta rendahnya tingkat kompetensi. Keadaan tersebut tentu mempengaruhi terhambatnya proses...

28 Oct 2022 | Galih Prihandani Utomo, S.H. - Analis Hukum...

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh...

Pages