Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Headline

31 Jan 2023 | Biro Hukum...

Pemprov Babel Siapkan Bantuan Hukum bagi Warga Kurang Mampu

PANGKALPINANG—Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sangat memperhatikan persoalan hukum di tengah masyarakat. Termasuk menyiapkan dan meningkatkan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Demikian dikatakan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Babel melalui Kepala Bagian Bantuan Hukum, Harpin pada Senin (...

Berita Terbaru

09 Dec 2022 | Biro Hukum Sekretariat...

JDIH Pemprov Babel Gelar Pertemuan Bersama JDIH Nasional

JAKARTA--Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Pemprov Babel diminta untuk...

01 Dec 2022 | Biro Hukum Pemprov Babel...

Pansus Tambang Batubara DPRD Kabupaten Lahat Kunker ke Pemprov Babel

PANGKALPINANG—DPRD Kabupaten Lahat Sumetera Selatan pada Kamis (1/12/2022) mengadakan kunjungan...

04 Nov 2022 | Biro Hukum Pemprov Babel...

Biro Hukum Terima Kunker Dua Pansus DPRD Kabupaten Belitung

PANGKALPINANG—Biro Hukum Setda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kembali menerima kunjungan kerja...

13 Oct 2022 | Biro Hukum Pemprov Babel...

Setjen Kemenhan RI Kunjungi Biro Hukum

PANGKALPINANG—Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI melalui Biro Peraturan Perundang-...

Gubernur Babel Erzaldi Rosman Ingin Terus Memperbanyak Hafiz

05 Mar 2018

Visitors

Total Visitors: 6519015
Unique Visitors: 387177
Since: 01/05/2013 - 00:28

Artikel Terbaru

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (...

KEDUDUKAN DISKRESI YANG MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pejabat pemerintahan selaku pengambil kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas sejatinya terikat...

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (...

BENTURAN DATA MCP KPK DENGAN URGENSI REGULASI DAERAH

Pemenuhan data pada aplikasi Monitoring Center Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan prasyarat...

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (...

MENIMBANG ULANG HASIL PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan terhadap suatu undang-undang sejatinya lumrah dalam sebuah negara karena hal ini dimaksudkan untuk...

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (...

MENIMBANG EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN PENYETARAAN JABATAN

Penyederhanaan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan...

23 Dec 2022 | Sulaiman, S.H. (...

SUBSTANSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah menjadi keharusan, karena setiap...

kunjungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Rangka Konsultasi Terkait Dengan Aturan Tentang Kegiatan Sosialisi Perda