Submitted by Aprialdi on
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Rapat Pengelolaan Single Portal Peraturan Perundang-Undangan yang terintegrasi kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Mei 2018 bertempat di Hotel Nagoya Hill, Kota Batam dan dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari Pengelola JDIH di Kawasan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa.
Yudi Suhasri, S.Sos selaku Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri acara tersebut bersama dengan peserta lainnya yang merupakan dari unsur Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Provinsi, Kabupaten/Kota dari Unsur Diskominfo.
Tema Rapat Koordinasi tersebut “Capacity Building For Managing Single Online Portal For Regulatory Information” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian yang disponsori oleh Asia Pasific Economic Coorperation (APEC) .
Pembukaan Rapat Koordinasi ini dilakukan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Bapak Audy Murfy, M.Z. dilanjutkan sambutan pertama dari Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dapat diketahui Informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:
- Kebijakan Umum Pengelolaan JDIH Nasional;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Best Practices Pengelolaan JDIH;
- Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dukungan Infra Struktur bagi JDIH Nasional;
- Pengembangan Website JDIH menuju Integrasi JDIH Nasional;
- Pengintegrasian JDIH Ke dalam JDIH Nasional.
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan bimbingan teknologi bagi anggota JDIH dalam rangka Integrasi Website anggota JDIH ke dalam Website JDIH Nasional dan Pembangunan Data Base Nasional Dokumentasi dan Informasi Hukum, keluaran (output) kegiatan yaitu bertambahnya jumlah anggota JDIH yang terintegrasi.
