Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak berjalan efektif dan efisien. sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak...
28 Dec 2018 | BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA...
Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui...
28 Dec 2018 | BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA...
Belum hilang dari ingatan kita bahwa pada tanggal 13 Juni Tahun 2016, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa telah dilakukan pembatalan terhadap perda dan perkada sejumlah 3.143 di seluruh Indonesia. Perda dan perkada yang...
Dalam era Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terlahir demi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing...
16 Aug 2018 | Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan...
Pengertian diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “discretion” atau “discretion power”, sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah diskresi dengan pengertian “kebebasan bertindak” atau keputusan yang diambil atas...
16 Aug 2018 | Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan...
Berlaku surut atau sering disebut dengan asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya.
Pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya berlaku pada saat...
16 Aug 2018 | Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan...
Peraturan Kepala Daerah (perkada) dalam hal ini Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota salah satu produk hukum daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan instrumen daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan...
16 Aug 2018 | Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan...
Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar prolegda...
Partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, sebenarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan...
Sebagai Daerah Kepulauan, Provinsi kita sering mengalami gejolak harga pangan yang disebabkan adanya kekurangan ketersediaan pangan. Hal ini tentu dapat dimaklumi dikarenakan rantai pasokan distribusi barang khususnya bahan kebutuhan pokok...
