Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana diketahui telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan...
Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif dalam sebuah peraturan memberikan dampak bagi pelanggarnya, karena sebagai “alat pemaksa” sanksi dimaksudkan untuk membuat keteraturan sehingga sejalan dengan tujuan pengaturan tersebut...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Sebagai unsur penyelenggara,...
Kepala daerah sebagai pemimpin daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibantu wakil kepala daerah. Walaupun Dalam UU Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu paket, secara kewenangan...
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang bercirikan kepulauan dengan produk unggulan timah, lada, karet dan sawit yang mendominasi penduduknya pada sektor tersebut untuk berusaha menghidupi...
Perangkat daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki beberapa tugas yaitu membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan penggordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan...
Tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum yang perlu peranan dari berbagai unsur terutama pemerintah yang melingkupi...
Layanan kesehatan dapat sedikit bernafas lega dengan diberikan fleksibilitas yaitu dalam pengadaan barang/jasa terhadap Badan Layanan Umum (BLU) yang berbentuk rumah sakit. Penerapan BLU dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah dengan pada...
Kalimat tunjangan tak terasa asing lagi bagi para pegawai terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil...
28 Dec 2018 | BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA...
Propemperda adalah singkatan dari program pembentukan peraturan daerah. Istilah ini lebih populer sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berdefinisi “Instrumen...
