Submitted by Aprialdi on
Direktorat Jenderal Bina ADMINISTRASI Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Rapat Pengelolaan Bahan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Bidang Bina Administrasi kewilayahan di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta mulai tanggal 26 s.d. 28 April 2017.
Fitri Dwiyanti, S.H. selaku Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri acara tersebut bersama dengan peserta lainnya yang merupakan utusan dari Instansi Pusat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, BIro Hukum Kementerian Dalam Negeri, PUSPEN Kementerian Dalam Negeri, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Arsip Nasional Republik Indonesia, pejabat Provinsi, Kabupaten/Kota dari unsur Biro Hukum. Rapat dibuka oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ibu Drs. Hj. Endang Try Setyasih, MM.
Rapat tersebut bertemakan "Meningkatkan koordinasi dengan daerah dalam rangka pengelolaan bahan dokumentasi dan informasi produk hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan". Informasi yang disampaikan Ibu Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada saat membuka acara antara lain sebagai berikut:
- Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.42-10140 Tahun 2016 tentang Program Legislasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, ditetapkan 201 rancangan produk hukum yang meliputi 10 rancangan Peraturan Pemerintah, 1 rancangan Peraturan Presiden dan 80 rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
-
Proses penyelesaian RPP PDA Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Tahun 2017 meliputi:
a. 5 RPP SDH memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, antara lain RPP kewenangan daerah di kawasan khusus, RPP dekonsentrasi dan tugas pembantu, RPP kerjasama daerah dan RPP Satpol
PP.
b. 2 RPP dalam proses finalisasi PAK antara lain RPP Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan RPP Perkotaan.
Rapat bertujuan mewujudkan koordinasi pengelolaan bahan dokumntasi dan informasi produk hukum sehingga diharapkan dapat terciptanya kesamaan pandangan dan pemahaman dalam memberikan pelayanan pengelolaan produk hukum Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan beserta cakupannya dalam mendukung terwijudnya pendayagunaan pengelolaan bahan dokumentasi dan informasi produk hukum di lingkungan Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahan.
