Produk Hukum

Pengadaan Barang dan Jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan rutin yang sangat penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk melaksanakan pembangunan. Pengadaan barang dan juga jasa oleh pemerintah bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Semua kegiatan pemerintah terutama yang berhubungan dengan pengeluaran uang dari kas negara baik itu dari APBD maupun APBN harus dilakukan dengan seksama dengan penuh kehati-hatian. Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah di daerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang terpusat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat rentan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dibuatlah Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan ini dibuat agar dalam pelaksanaanya para Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melakukan pelanggaran dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut memang benar bermanfaat dan berguna dalam untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.