Indeks Data

Headline

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pariwisata

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022

Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022

Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

Search & Filter

Undang-undang
Tahun	No.	Title	Dilihat
1998	9	KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	579x
1998	13	KESEJAHTERAAN LANJUT USIA	453x
1999	34	PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA	514x
1999	38	PENGELOLAAN ZAKAT	473x
2000	29	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	508x
2000	30	RAHASIA DAGANG	489x
2000	16	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	415x
2000	31	DESAIN INDUSTRI	470x
2000	17	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	461x
2000	34	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	507x
2000	18	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	464x
2000	36	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG	461x
2000	19	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA	420x
2000	20	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	452x
2000	21	SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	450x
2000	24	PERJANJIAN INTERNASIONAL	600x
2000	26	PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA	432x
2000	27	PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	487x
2001	22	MINYAK DAN GAS BUMI	563x
2001	14	PATEN	544x
2001	15	MEREK	445x
2001	16	YAYASAN	389x
2001	20	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	480x
2002	18	SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	442x
2002	19	HAK CIPTA	405x
2002	20	KETENAGALISTRIKAN	452x
2002	23	PERLINDUNGAN ANAK	427x
2002	28	BANGUNAN GEDUNG	481x
2002	30	KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	425x
2002	32	PENYIARAN	431x
2002	2	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	456x
2002	3	PERTAHANAN NEGARA	355x
2002	14	PENGADILAN PAJAK	402x
2003	13	KETENAGAKERJAAN	389x
2003	15	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG	374x
2003	17	KEUANGAN NEGARA	413x
2003	18	ADVOKAT	502x
2003	19	BADAN USAHA MILIK NEGARA	392x
2003	20	SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	440x
2003	22	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	458x
2003	27	PANAS BUMI	435x
2004	28	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN	440x
2004	30	JABATAN NOTARIS	458x
2004	7	SUMBER DAYA AIR	394x
2004	31	PERIKANAN	417x
2004	9	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	412x
2004	32	PEMERINTAHAN DAERAH	412x
2004	10	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	433x
2004	33	PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH	553x
2004	13	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	441x
2004	34	TENTARA NASIONAL INDONESIA	444x
2004	15	PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA	397x
2004	38	JALAN	423x
2004	16	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	408x
2004	39	PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI	376x
2004	18	PERKEBUNAN	429x
2004	40	SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL	391x
2004	22	KOMISI YUDISIAL	409x
2004	41	WAKAF	441x
2004	23	PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	442x
2005	5	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	425x
2005	14	GURU DAN DOSEN	384x
2005	3	SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	420x
2006	1	BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	391x
2006	3	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA	399x
2006	12	KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	414x
2006	13	PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	433x
2006	15	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	382x
2006	16	SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	375x
2006	23	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	484x
2007	39	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI	399x
2007	40	PERSEROAN TERBATAS	435x
2007	43	PERPUSTAKAAN	423x
2007	17	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025	423x
2007	21	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	395x
2007	24	PENANGGULANGAN BENCANA	401x
2007	25	PENANAMAN MODAL	487x
2007	27	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	451x
2007	28	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	422x
2007	30	ENERGI	470x
2008	12	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	442x
2008	40	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS	430x
2008	13	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	384x
2008	43	WILAYAH NEGARA	467x
2008	14	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	462x
2008	44	PORNOGRAFI	409x
2008	17	PELAYARAN	463x
2008	18	PENGELOLAAN SAMPAH	472x
2008	19	SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	411x
2008	20	USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	547x
2008	21	PERBANKAN SYARIAH	440x
2008	2	PARTAI POLITIK	431x
2008	36	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	412x
2008	10	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	400x
2008	37	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.080x
2008	11	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	440x
2008	39	KEMENTERIAN NEGARA	471x
2009	44	RUMAH SAKIT	473x
2009	16	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG	473x
2009	33	PERFILMAN	527x

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pariwisata
Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2022

Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah

7,646 views
Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

5,569 views
Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

4,827 views
Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2010

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

4,277 views
Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

4,227 views

Indeks Data

Headline

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022

Search & Filter

Pages

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2022

Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2022

Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022

Produk Hukum Populer

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

7,646 views

Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

5,569 views

Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

4,827 views

Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2010

4,277 views

Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

4,227 views