Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-undang
Tahunsort descending No. Title Dilihat
1998 9

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

756x
1998 13

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

619x
1999 34

PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

696x
1999 38

PENGELOLAAN ZAKAT

661x
2000 16

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

628x
2000 17

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

633x
2000 18

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

626x
2000 19

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

616x
2000 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

654x
2000 21

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

612x
2000 24

PERJANJIAN INTERNASIONAL

820x
2000 26

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

598x
2000 27

PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

681x
2000 29

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

759x
2000 30

RAHASIA DAGANG

663x
2000 31

DESAIN INDUSTRI

635x
2000 34

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

689x
2000 36

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

639x
2001 14

PATEN

743x
2001 15

MEREK

629x
2001 16

YAYASAN

562x
2001 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

666x
2001 22

MINYAK DAN GAS BUMI

762x
2002 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

862x
2002 3

PERTAHANAN NEGARA

556x
2002 14

PENGADILAN PAJAK

617x
2002 18

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

636x
2002 19

HAK CIPTA

578x
2002 20

KETENAGALISTRIKAN

637x
2002 23

PERLINDUNGAN ANAK

582x
2002 28

BANGUNAN GEDUNG

683x
2002 30

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

579x
2002 32

PENYIARAN

616x
2003 13

KETENAGAKERJAAN

599x
2003 15

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

555x
2003 17

KEUANGAN NEGARA

593x
2003 18

ADVOKAT

677x
2003 19

BADAN USAHA MILIK NEGARA

627x
2003 20

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

624x
2003 22

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

636x
2003 27

PANAS BUMI

596x
2004 7

SUMBER DAYA AIR

614x
2004 9

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

596x
2004 10

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

607x
2004 13

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

660x
2004 15

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

593x
2004 16

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

700x
2004 18

PERKEBUNAN

601x
2004 22

KOMISI YUDISIAL

590x
2004 23

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

620x
2004 28

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

610x
2004 30

JABATAN NOTARIS

655x
2004 31

PERIKANAN

592x
2004 32

PEMERINTAHAN DAERAH

590x
2004 33

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

729x
2004 34

TENTARA NASIONAL INDONESIA

617x
2004 38

JALAN

605x
2004 39

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

571x
2004 40

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

588x
2004 41

WAKAF

652x
2005 3

SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

560x
2005 5

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

597x
2005 14

GURU DAN DOSEN

549x
2006 1

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

560x
2006 3

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

624x
2006 12

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

609x
2006 13

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

621x
2006 15

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

568x
2006 16

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

558x
2006 23

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

679x
2007 17

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

615x
2007 21

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

567x
2007 24

PENANGGULANGAN BENCANA

589x
2007 25

PENANAMAN MODAL

647x
2007 27

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

615x
2007 28

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

661x
2007 30

ENERGI

639x
2007 39

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

598x
2007 40

PERSEROAN TERBATAS

610x
2007 43

PERPUSTAKAAN

614x
2008 2

PARTAI POLITIK

611x
2008 10

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

641x
2008 11

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

718x
2008 12

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

624x
2008 13

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

597x
2008 14

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

675x
2008 17

PELAYARAN

654x
2008 18

PENGELOLAAN SAMPAH

733x
2008 19

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

602x
2008 20

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

742x
2008 21

PERBANKAN SYARIAH

626x
2008 36

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

600x
2008 37

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

1.321x
2008 39

KEMENTERIAN NEGARA

683x
2008 40

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

674x
2008 43

WILAYAH NEGARA

678x
2008 44

PORNOGRAFI

574x
2009 4

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

647x
2009 9

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

601x
2009 10

KEPARIWISATAAN

605x

Pages