Peraturan Gubernur

- Untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas serta mempertegas tugas, pokok, dan fungsi dan kewenangan yang ada pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu untuk disusun Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksud terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dicabut dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2024

Peraturan Gubernur ini merupakan Perubahan dari Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu. 

Untuk mengatur terkait pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu disusun Peraturan Gubernur untuk melaksanakan hal tersebut. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini diharapkan pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.