Peraturan Gubernur

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan semua makhluk. Ketersediaan air juga menjadi prasyarat bagi kelangsungan peradaban suatu bangsa. Keberadaan air di bumi dan di atmosfer mengikuti siklus hidrologi yang sangat dinamis. Dinamika perubahan kondisi air di atmosfer, pada permukaan dan di dalam bumi wajib diamati, dicatat, dihimpun, serta diolah menjadi data dan informasi mengenai kondisi Hidrologi, Hidrometerologi, dan Hidrogeologi (H3), diarsipkan secara tertib dan sistematis, serta diintegrasikan dengan pengelolaan jaringan data spasial.

Untuk melindaklanjuti surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: B.148/M.PPN/D.8/PP.01.01/02/2022 tentang Penyampaian Penetapan Pulau Belitung sebagai lokasi Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan DWG G20 Presidensi Indonesia 7-9 September 2022, maka perlu dilakukan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu untuk mengakomodir hal tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka untuk pengembangan kompetensi Pegawai secara selektif, efisien, akuntabel dan transparan serta dengan memperhatikan kebutuhan pada perangkat daerah yang terkait sesuai dengan pendidikan yang akan ditempuh, maka dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai dimaksud untuk mengembangkan kompetensi Pegawai melalui jalur pendidikan.

Pemerintah telah menetapkan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, sehingga untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut maka untuk melaksanakan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka perlu di bentuk Peraturan Gubernur untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud.

- Dalam rangka untuk mengakomodir alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke dalam Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022, maka dilakukan perubahan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022. Peraturan Gubernur ini penting untuk pelaksanaan kegiatan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada pelaku usaha  bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan melalui mekanisme penjaminan (sertifikasi/registrasi) yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan/Lembaga Penilai Kesesuaian. Pelaku usaha yang sudah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan mendapatkan sertifikasi/registrasi berhak mencantumkan logo sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan atau nomor register pada produk yang dihasilkan.

Pengadaan Barang dan Jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan rutin yang sangat penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk melaksanakan pembangunan. Pengadaan barang dan juga jasa oleh pemerintah bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Semua kegiatan pemerintah terutama yang berhubungan dengan pengeluaran uang dari kas negara baik itu dari APBD maupun APBN harus dilakukan dengan seksama dengan penuh kehati-hatian.