Produk Hukum

Kebijakan Strategis Daerah, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Air Minum, Infrastruktur, Kelembagaan, Bangka Belitung, 2025–2030

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2025, BD Nomor 13 Seri E Tahun 2025, 6 Hlm

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Kebijakan Strategis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2030

Abstrak :

- Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kondisi ketersediaan air baku, sarana dan prasarana SPAM, serta tantangan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut adanya perencanaan terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis daerah sebagai acuan dalam pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan layanan air minum yang layak, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dari Penyusunan Peraturan Gubernur adalah:

1. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan air minum bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas layanan SPAM.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan penyelenggaraan SPAM.
5. Mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional di bidang air minum.

Dengan disusunnya Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah pada tahun 2025–2030.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur  ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur ini mengatur arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi pengembangan SPAM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 2025–2030, meliputi:

• Penyediaan dan pengelolaan sumber air baku.
• Pengembangan jaringan infrastruktur SPAM.
• Peningkatan akses dan layanan kepada masyarakat.
• Penguatan kelembagaan dan tata kelola.
• Skema pembiayaan dan kemitraan.
• Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Catatan :

- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal  8 Juli 2025.