Produk Hukum

- Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tentunya Pemerintah Daerah memerlukan suatu perencanaan yang diatur dalam suatu kebijakan yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga dengan demikian pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah serta tujuan pembangunan daerah dimaksud dapat tercapai yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dimaksud.

- Diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2024