Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-undang
Tahunsort descending No. Title Dilihat
1998 13

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

768x
1998 9

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

1.184x
1999 34

PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

902x
1999 38

PENGELOLAAN ZAKAT

782x
2000 24

PERJANJIAN INTERNASIONAL

1.012x
2000 26

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

802x
2000 27

PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.185x
2000 29

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

906x
2000 30

RAHASIA DAGANG

760x
2000 16

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

966x
2000 31

DESAIN INDUSTRI

740x
2000 17

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

744x
2000 34

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

970x
2000 18

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

843x
2000 36

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

755x
2000 19

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

885x
2000 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

853x
2000 21

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

748x
2001 14

PATEN

853x
2001 15

MEREK

717x
2001 16

YAYASAN

671x
2001 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1.001x
2001 22

MINYAK DAN GAS BUMI

920x
2002 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.415x
2002 3

PERTAHANAN NEGARA

709x
2002 14

PENGADILAN PAJAK

726x
2002 18

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

803x
2002 19

HAK CIPTA

694x
2002 20

KETENAGALISTRIKAN

749x
2002 23

PERLINDUNGAN ANAK

676x
2002 28

BANGUNAN GEDUNG

828x
2002 30

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

681x
2002 32

PENYIARAN

733x
2003 13

KETENAGAKERJAAN

762x
2003 15

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

805x
2003 17

KEUANGAN NEGARA

709x
2003 18

ADVOKAT

842x
2003 19

BADAN USAHA MILIK NEGARA

870x
2003 20

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

731x
2003 22

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

876x
2003 27

PANAS BUMI

771x
2004 16

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

933x
2004 39

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

787x
2004 18

PERKEBUNAN

716x
2004 40

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

693x
2004 22

KOMISI YUDISIAL

808x
2004 41

WAKAF

831x
2004 23

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

940x
2004 28

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

937x
2004 30

JABATAN NOTARIS

771x
2004 7

SUMBER DAYA AIR

807x
2004 31

PERIKANAN

695x
2004 9

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1.049x
2004 32

PEMERINTAHAN DAERAH

783x
2004 10

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

750x
2004 33

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

953x
2004 13

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

798x
2004 34

TENTARA NASIONAL INDONESIA

877x
2004 15

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

806x
2004 38

JALAN

693x
2005 3

SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

681x
2005 5

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

787x
2005 14

GURU DAN DOSEN

646x
2006 16

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

748x
2006 23

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

772x
2006 1

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

660x
2006 3

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

1.057x
2006 12

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

821x
2006 13

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

720x
2006 15

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

666x
2007 27

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

710x
2007 28

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

961x
2007 30

ENERGI

759x
2007 39

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

780x
2007 40

PERSEROAN TERBATAS

723x
2007 43

PERPUSTAKAAN

717x
2007 17

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

917x
2007 21

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

907x
2007 24

PENANGGULANGAN BENCANA

841x
2007 25

PENANAMAN MODAL

748x
2008 21

PERBANKAN SYARIAH

820x
2008 2

PARTAI POLITIK

894x
2008 36

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

794x
2008 10

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

875x
2008 37

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

1.745x
2008 11

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

899x
2008 39

KEMENTERIAN NEGARA

822x
2008 12

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

864x
2008 40

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

1.034x
2008 13

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

743x
2008 43

WILAYAH NEGARA

891x
2008 14

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

849x
2008 44

PORNOGRAFI

761x
2008 17

PELAYARAN

799x
2008 18

PENGELOLAAN SAMPAH

1.056x
2008 19

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

792x
2008 20

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

914x
2009 27

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

935x
2009 41

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

1.178x
2009 9

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

853x

Pages