Indeks Data

Search & Filter

Undang-undang
Tahun No.sort ascending Title Dilihat
2009 52

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

455x
2009 51

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

418x
2009 50

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

464x
2009 49

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

430x
2009 48

KEKUASAAN KEHAKIMAN

434x
2009 46

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

462x
2009 45

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

438x
2008 44

PORNOGRAFI

409x
2009 44

RUMAH SAKIT

473x
2008 43

WILAYAH NEGARA

467x
2007 43

PERPUSTAKAAN

423x
2009 43

KEARSIPAN

490x
2009 42

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

497x
2009 41

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

482x
2004 41

WAKAF

441x
2008 40

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

429x
2007 40

PERSEROAN TERBATAS

435x
2009 40

KEPEMUDAAN

579x
2004 40

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

391x
2009 39

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

476x
2004 39

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

376x
2008 39

KEMENTERIAN NEGARA

471x
2007 39

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

399x
2009 38

POS

534x
1999 38

PENGELOLAAN ZAKAT

473x
2004 38

JALAN

423x
2008 37

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

1.080x
2009 36

KESEHATAN

494x
2000 36

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

461x
2008 36

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

412x
2009 35

NARKOTIKA

495x
2009 34

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG

453x
2000 34

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

507x
1999 34

PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

514x
2004 34

TENTARA NASIONAL INDONESIA

444x
2009 33

PERFILMAN

527x
2004 33

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

553x
2004 32

PEMERINTAHAN DAERAH

412x
2002 32

PENYIARAN

431x
2009 32

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

560x
2000 31

DESAIN INDUSTRI

470x
2004 31

PERIKANAN

417x
2009 31

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

457x
2000 30

RAHASIA DAGANG

489x
2004 30

JABATAN NOTARIS

458x
2002 30

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

425x
2007 30

ENERGI

470x
2000 29

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

508x
2004 28

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

440x
2002 28

BANGUNAN GEDUNG

481x
2009 28

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

473x
2007 28

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

422x
2003 27

PANAS BUMI

435x
2009 27

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

482x
2007 27

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

451x
2000 27

PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

487x
2000 26

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

432x
2009 25

PELAYANAN PUBLIK

456x
2007 25

PENANAMAN MODAL

487x
2009 24

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

476x
2007 24

PENANGGULANGAN BENCANA

401x
2013 24

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

561x
2000 24

PERJANJIAN INTERNASIONAL

600x
2011 24

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

538x
2002 23

PERLINDUNGAN ANAK

427x
2006 23

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

484x
2011 23

PENGELOLAAN ZAKAT

467x
2004 23

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

442x
2001 22

MINYAK DAN GAS BUMI

563x
2009 22

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

476x
2003 22

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

458x
2004 22

KOMISI YUDISIAL

409x
2007 21

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

395x
2000 21

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

450x
2008 21

PERBANKAN SYARIAH

440x
2011 21

OTORITAS JASA KEUANGAN

508x
2002 20

KETENAGALISTRIKAN

452x
2009 20

GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

462x
2003 20

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

440x
2000 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

452x
2008 20

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

547x
2001 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

480x
2002 19

HAK CIPTA

405x
2003 19

BADAN USAHA MILIK NEGARA

392x
2000 19

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

420x
2008 19

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

410x
2009 18

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

397x
2003 18

ADVOKAT

502x
2000 18

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

464x
2012 18

PANGAN

519x
2008 18

PENGELOLAAN SAMPAH

472x
2017 18

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

646x
2013 18

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

555x
2004 18

PERKEBUNAN

429x
2002 18

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

442x
2009 17

PENETAPAN PP PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

456x
2003 17

KEUANGAN NEGARA

413x
2000 17

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

461x
2012 17

PERKOPERASIAN

583x
2008 17

PELAYARAN

463x

Pages