Peraturan Perundangan-Undangan

Headline

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025

Search & Filter

Undang-undang
Tahun	No.	Title	Dilihat
2018	1	KEPALANGMERAHAN	559x
2018	2	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	555x
2018	3	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN	628x
2018	4	PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES	548x
2018	5	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OO3 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG	631x
2018	6	KEKARANTINAAN KESEHATAN	536x
2017	1	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGPORE RELATING TO THE DELI	652x
2017	2	JASA KONSTRUKSI	716x
2017	4	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4	730x
2017	5	PEMAJUAN KEBUDAYAAN	627x
2017	3	SISTEM PERBUKUAN	570x
2017	6	ARSITEK	577x
2017	7	PEMILIHAN UMUM	597x
2017	9	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG	509x
2017	8	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA TAHUN ANGGAMN 2017	531x
2017	10	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016	493x
2017	12	PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)	604x
2017	13	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)	679x
2017	14	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN	513x
2017	15	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018	498x
2017	16	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG	519x
2017	17	PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARMKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)	940x
2017	18	PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	824x
2014	5	APARATUR SIPIL NEGARA	787x
2014	6	DESA	876x
2013	9	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	744x
2013	17	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	729x
2013	18	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	709x
2013	24	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	720x
2012	2	PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	761x
2012	8	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	764x
2012	11	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	721x
2012	12	PENDIDIKAN TINGGI	683x
2012	15	VETERAN REPUBLIK INDONESIA	676x
2012	17	PERKOPERASIAN	749x
2012	18	PANGAN	712x
2011	12	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	669x
2011	13	PENANGANAN FAKIR MISKIN	663x
2011	15	PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	590x
2011	16	BANTUAN HUKUM	762x
2011	21	OTORITAS JASA KEUANGAN	682x
2011	23	PENGELOLAAN ZAKAT	623x
2011	24	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	702x
2010	11	CAGAR BUDAYA	691x
2010	3	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	604x
2010	8	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	636x
2010	9	KEPROTOKOLAN	676x
2010	12	GERAKAN PRAMUKA	750x
2010	13	HORTIKULTURA	634x
2009	4	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	628x
2009	9	BADAN HUKUM PENDIDIKAN	583x
2009	10	KEPARIWISATAAN	590x
2009	11	KESEJAHTERAAN SOSIAL	673x
2009	16	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG	626x
2009	17	PENETAPAN PP PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG	610x
2009	18	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	533x
2009	20	GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN	614x
2009	22	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	639x
2009	24	BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN	765x
2009	25	PELAYANAN PUBLIK	630x
2009	27	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	665x
2009	28	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	693x
2009	32	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	769x
2009	31	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	637x
2009	33	PERFILMAN	681x
2009	34	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG	625x
2009	35	NARKOTIKA	676x
2009	36	KESEHATAN	642x
2009	38	POS	710x
2009	39	KAWASAN EKONOMI KHUSUS	669x
2009	40	KEPEMUDAAN	724x
2009	41	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	742x
2009	42	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	661x
2009	43	KEARSIPAN	664x
2009	44	RUMAH SAKIT	620x
2009	45	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN	623x
2009	46	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	646x
2009	48	KEKUASAAN KEHAKIMAN	572x
2009	49	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM	593x
2009	50	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA	631x
2009	51	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	588x
2009	52	PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	641x
2008	2	PARTAI POLITIK	587x
2008	10	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	623x
2008	11	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	698x
2008	12	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	595x
2008	13	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	581x
2008	14	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	656x
2008	17	PELAYARAN	645x
2008	18	PENGELOLAAN SAMPAH	696x
2008	19	SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	582x
2008	20	USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	724x
2008	21	PERBANKAN SYARIAH	608x
2008	36	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	583x
2008	37	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.289x
2008	39	KEMENTERIAN NEGARA	666x
2008	40	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS	641x
2008	43	WILAYAH NEGARA	661x
2008	44	PORNOGRAFI	558x
2007	17	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025	579x

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2022

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

45,353 views
Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah

8,085 views
Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

8,080 views
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

7,981 views
Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2010

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

6,095 views

Peraturan Perundangan-Undangan

Headline

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025

Search & Filter

Pages

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2025

Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2025

Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025

Produk Hukum Populer

Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2022

45,353 views

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

8,085 views

Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

8,080 views

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017

7,981 views

Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2010

6,095 views