Indeks Data

Headline

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021

Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020

Penyelenggaraan Kampung Keluarga Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif dan Responsif

Search & Filter

Undang-undang
Tahun	No.	Title
2018	1	KEPALANGMERAHAN
2018	2	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2018	3	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
2018	4	PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
2018	5	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OO3 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
2018	6	KEKARANTINAAN KESEHATAN
2017	13	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)
2017	14	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
2017	15	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
2017	16	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2017	17	PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARMKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
2017	1	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGPORE RELATING TO THE DELI
2017	18	PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2017	2	JASA KONSTRUKSI
2017	4	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4
2017	5	PEMAJUAN KEBUDAYAAN
2017	3	SISTEM PERBUKUAN
2017	6	ARSITEK
2017	7	PEMILIHAN UMUM
2017	9	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2017	8	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA TAHUN ANGGAMN 2017
2017	10	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
2017	12	PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)
2014	5	APARATUR SIPIL NEGARA
2014	6	DESA
2013	9	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
2013	17	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2013	18	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
2013	24	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2012	11	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
2012	12	PENDIDIKAN TINGGI
2012	15	VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2012	17	PERKOPERASIAN
2012	18	PANGAN
2012	2	PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2012	8	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2011	12	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2011	13	PENANGANAN FAKIR MISKIN
2011	15	PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2011	16	BANTUAN HUKUM
2011	21	OTORITAS JASA KEUANGAN
2011	23	PENGELOLAAN ZAKAT
2011	24	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2010	12	GERAKAN PRAMUKA
2010	13	HORTIKULTURA
2010	11	CAGAR BUDAYA
2010	3	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2010	8	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2010	9	KEPROTOKOLAN
2009	31	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2009	50	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
2009	33	PERFILMAN
2009	51	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
2009	4	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2009	34	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
2009	52	PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
2009	9	BADAN HUKUM PENDIDIKAN
2009	35	NARKOTIKA
2009	10	KEPARIWISATAAN
2009	36	KESEHATAN
2009	11	KESEJAHTERAAN SOSIAL
2009	38	POS
2009	16	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2009	39	KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2009	17	PENETAPAN PP PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
2009	40	KEPEMUDAAN
2009	18	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2009	41	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2009	20	GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2009	42	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2009	22	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2009	43	KEARSIPAN
2009	24	BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
2009	44	RUMAH SAKIT
2009	25	PELAYANAN PUBLIK
2009	45	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
2009	27	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2009	46	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2009	28	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2009	48	KEKUASAAN KEHAKIMAN
2009	32	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2009	49	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
2008	39	KEMENTERIAN NEGARA
2008	40	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
2008	43	WILAYAH NEGARA
2008	2	PARTAI POLITIK
2008	44	PORNOGRAFI
2008	10	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2008	11	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2008	12	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2008	13	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
2008	14	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2008	17	PELAYARAN
2008	18	PENGELOLAAN SAMPAH
2008	19	SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
2008	20	USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
2008	21	PERBANKAN SYARIAH
2008	36	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
2008	37	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2007	17	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2021

Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2021

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah
Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2010

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Indeks Data

Headline

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020

Search & Filter

Pages

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2021

Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2021

Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2021

Produk Hukum Populer

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2010