Kabag Dokumentasi Hukum Hadiri Pertemuan JDIHN 2014

 
Kepala Bagian (Kabag) Dokumentasi Hukum Biro Hukum Pemprov Babel, Harpin belum lama ini mewakili Kepala Biro Hukum menghadiri Pertemuan Berkala Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2014. Pertemuan digelar pada  6 hingga  8 Mei 2014 di Makassar Sulawesi Selatan. Pertemuan Berkala ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM selaku Pusat JDIHN dengan dihadiri oleh sekitar 620 peserta yang merupakan anggota JDIHN.
 
Setelah menggelar serangkaian diskusi dalam sidang pleno maupun dalam sesi pendalaman, maka forum pertemuan menarik kesimpulan antara lain dalam menghadap tantangan yang ada pada saat ini maupun ke depan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, anggota JDIHN perlu melakukan improvisasi dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dewasa ini.
 
Selain itu, dengan memanfaatkan TIK dalam pengelolaan informasi hukum, maka anggota JDIHN akan dapat memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat  secara lebih cepat dan mudah. Namun sampai saat ini, integrasi website JDIHN sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor  33 Tahun 2012 tentang JDIHN belum terlaksana. Salah satu kendalanya adalah bahwa masih banyak anggota JDIHN yang belum memiliki website khusus untuk JDIH.
 
Oleh sebab itu dalam pertemuan berkala itu juga dihasilkan rekomendasi, yakni dalam rangka mewujudkan integrasi website JDIHN, BPHN selaku pusat JDIHN perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh anggota JDIHN menyangkut aplikasi pembuatan website JDIHN yang seragam dan standardisasi pengolahan dan penyimpanan data dalam rangka mewujudkan integrasi website JDIHN. 
 
Untuk memaksimalkan pelayanan informasi hukum melalui JDIHN perlu dilakukan perbaikan-perbaikan internal, seperti  peningkatan kualitas SDM pengelola JDIH, penambahan sarana prasaran, serta yang tidak kalah pentingnya perubahan mindset dari kebiasaan pengelolaan informasi hukum yang bersifat konvensional menuju  pengelolaan berbasis TIK. 
 
Perlu pula ditingkatkan kerjasama yang lebih erat diantara anggota jaringan dengan menambah intensitas pertemuan JDIH baik di tingkat Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan di tingkat nasional.  Dalam kaitan ini direkomendasikan kepada seluruh anggota JDIHN untuk segera memanfaatkan layanan baru yaitu Forum Diskusi JDIHN di www.jdihn.bphn.go.id/diskusi
Untuk memotivasi anggota JIDHN dalam melaksanakan tugasnya, perlu diberikan penghargaan kepada anggota JDIHN yang berprestasi. Selain itu, mendorong penggunaan logo baru JDIHN sebagai identitas bersama dalam setiap kegiatan JDIH.
 
BPHN selaku pusat JDIHN perlu melakukan pendekatan dan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan Bappenas untuk memperoleh dukungan alokasi anggaran dan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama mendorong terwujudnya integrasi JDIHN secara nasional. (irwanto/harpin)
Sumber: 
Biro Hukum