Indeks Data

Peraturan Gubernur
Tahunsort ascending No. Title
2017 34

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

2017 31

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

2017 66

PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 89

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

2017 12

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO TAHUN 2017

2017 35

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2017 41

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 67

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 90

AKSESIBILITAS BAGI LANJUT USIA

2017 13

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 100

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 36

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

2017 47

BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DENGAN POLA PENDAMPINGAN BERSAMA ORGANISASI ADVOKAT

2017 25

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

2017 69

SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 91

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 14

PETUNJUK TEKNIS PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2017 3

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 37

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

2017 49

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2017 29

PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2017 70

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN

2017 93

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2017 15

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017 39

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI PETUGAS KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 51

PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 30

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 71

PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 94

PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 40

PENINGKATAN PERAN STAF AHLI GUBERNUR MELALUI MODEL KOLABORASl PEMECAHAN ISU STRATEGIS DENGAN PERANGKAT DAERAH

2017 52

PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 48

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2017 72

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 95

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 16

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN DAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH

2017 42

PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 53

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2017 54

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH

2017 73

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 97

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 17

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PIKET SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 43

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DENGAN NOMOR POLISI BN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 55

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

2017 68

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 74

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 18

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 44

PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT BESAR

2017 56

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 75

PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 76

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 19

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2017 98

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 45

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ORANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG YANG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM

2017 58

PEMBERIAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 79

JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 80

TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 21

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 99

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 46

TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

2017 59

TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN AFILIASI SERTA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

2017 82

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 5

PERJALANAN DINAS KHUSUS PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 83

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Daerah
Tahunsort ascending No. Title
2017 18

PELAYANAN KEPEMUDAAN

2017 3

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025

2017 19

PENATAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

2017 8

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2017 5

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

2017 6

TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

2017 1

Penyangga Harga Karet

2017 4

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2017 7

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017 10

RETRIBUSI JASA UMUM

2017 9

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 16

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

2017 12

CADANGAN PANGAN

Peraturan Pemerintah
Tahunsort ascending No. Title
2017 4

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

2017 15

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

2017 5

KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE

2017 16

PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

2017 6

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

2017 17

SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2017 7

PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

2017 18

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017 8

TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2017 19

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU

2017 9

PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

2017 20

PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL

2017 10

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II

2017 21

PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

2017 11

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2017 22

OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN

2017 12

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2017 23

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

2017 13

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

2017 24

PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Keputusan Gubernur
Tahunsort ascending No. Title
2017 1080

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Undang-undang
Tahunsort ascending No. Title
2017 12

PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)

2017 13

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)

2017 1

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGPORE RELATING TO THE DELI

Pages