Indeks Data

Peraturan Gubernur
Tahunsort ascending No. Title
2017 17

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PIKET SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 25

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

2017 91

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 42

PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 53

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2017 74

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 18

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 29

PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2017 93

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2017 43

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DENGAN NOMOR POLISI BN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 55

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

2017 76

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 19

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2017 30

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 98

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 94

PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 44

PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT BESAR

2017 56

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 80

TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 21

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 48

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2017 99

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 95

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 45

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ORANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG YANG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM

2017 58

PEMBERIAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 5

PERJALANAN DINAS KHUSUS PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 83

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 22

PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 54

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH

2017 101

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 97

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 46

TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

2017 59

TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN AFILIASI SERTA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

2017 7

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 68

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 50

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 60

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 61

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 8

PEMEBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 75

PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 20

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 62

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 9

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 79

JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 28

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017 63

TATA CARA KOORDINASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

2017 10

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 82

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 32

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 4

CADANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 65

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 11

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SHIFT MALAM RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 84

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2017 33

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017 24

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 66

PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 12

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO TAHUN 2017

2017 85

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG

2017 34

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

2017 31

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Undang-undang
Tahunsort ascending No. Title
2017 13

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)

2017 1

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGPORE RELATING TO THE DELI

2017 14

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

2017 4

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4

2017 15

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

2017 8

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA TAHUN ANGGAMN 2017

2017 5

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

2017 16

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

2017 6

ARSITEK

2017 10

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

2017 3

SISTEM PERBUKUAN

2017 17

PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARMKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

2017 7

PEMILIHAN UMUM

2017 2

JASA KONSTRUKSI

2017 18

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2017 9

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah
Tahunsort ascending No. Title
2017 21

PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

2017 10

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II

2017 22

OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN

2017 11

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2017 23

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

2017 12

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2017 13

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

2017 24

PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

2017 25

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

2017 26

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

2017 27

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

2017 14

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN ZOOS TBNTENG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2017 1

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2017 3

OTORITAS VETERINER

2017 15

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

2017 2

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Peraturan Daerah
Tahunsort ascending No. Title
2017 7

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017 10

RETRIBUSI JASA UMUM

2017 9

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 12

CADANGAN PANGAN

2017 13

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

2017 2

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2017 14

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022

2017 3

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005-2025

Pages