Indeks Data

Headline

Keputusan Gubernur Nomor 313 Tahun 2019

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Search & Filter

Peraturan Daerah
Tahun	No.	Title
2016	13	KEOLAHRAGAAN
2016	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah
2016	3	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	15	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
2017	18	PELAYANAN KEPEMUDAAN
2017	19	PENATAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2017	3	PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005-2025
2017	8	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017	5	PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI
2017	6	TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
2017	1	PENYANGGA HARGA KARET
2017	4	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
2017	7	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Gubernur
Tahun	No.	Title
2016	61	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2016	22	Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
2016	60	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	89	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2017	62	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	9	PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	28	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017	4	CADANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	90	AKSESIBILITAS BAGI LANJUT USIA
2017	63	TATA CARA KOORDINASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
2017	10	RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	32	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	25	PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH
2017	24	PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	91	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	65	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	11	PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SHIFT MALAM RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2017	33	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017	29	PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2017	31	PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018
2017	93	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2017	66	PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	12	PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO TAHUN 2017
2017	3	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	34	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
2017	30	TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	41	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2017	94	PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	67	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	13	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	35	PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2017	48	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017	47	BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DENGAN POLA PENDAMPINGAN BERSAMA ORGANISASI ADVOKAT
2017	95	TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	69	SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	14	PETUNJUK TEKNIS PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2017	100	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	36	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2017	54	PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
2017	49	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2017	97	HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	70	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
2017	15	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017	37	PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2017	68	TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	51	PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	71	PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	39	PEMBERIAN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI PETUGAS KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2017	75	PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	52	PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	72	JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	16	PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN DAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH
2017	40	PENINGKATAN PERAN STAF AHLI GUBERNUR MELALUI MODEL KOLABORASl PEMECAHAN ISU STRATEGIS DENGAN PERANGKAT DAERAH
2017	79	JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	53	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2017	73	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	17	TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PIKET SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	42	PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Undang-undang
Tahun	No.	Title
2017	10	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
2017	5	PEMAJUAN KEBUDAYAAN
2017	16	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2017	6	ARSITEK
2017	3	SISTEM PERBUKUAN
2017	17	PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARMKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
2017	7	PEMILIHAN UMUM
2017	18	PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2017	9	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2017	12	PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)
2017	13	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)

Peraturan Pemerintah
Tahun	No.	Title
2017	2	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
2017	3	OTORITAS VETERINER
2017	14	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN ZOOS TBNTENG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2017	4	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
2017	15	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
2017	5	KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
2017	16	PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
2017	6	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
2017	17	SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2017	7	PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
2017	18	HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017	8	TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
2017	19	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU
2017	9	PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN
2017	20	PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL
2017	10	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
2017	21	PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Keputusan Gubernur
Tahun	No.	Title
2017	1080	PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Keputusan Gubernur No. 114 Tahun 2019

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah
Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009

Standar Biaya Khusus Operasional Pemeriksaan Bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015

Perjalanan Dinas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Data

Headline

Keputusan Gubernur Nomor 313 Tahun 2019

Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019

Search & Filter

Pages

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

Keputusan Gubernur No. 114 Tahun 2019

Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2019

Produk Hukum Populer

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009

Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015