Indeks Data

Peraturan Gubernur
Tahunsort descending No. Title
2016 37

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembanguanan Daerah rovinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016

2016 8

Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2016 54

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SHIP MALAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

2016 63

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

2016 20

PEMBERIAN NOMOR JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, NON MEDIS, DAN NON PARAMEDIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

2016 38

Prosedur dan Tata Cara Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 48

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2017 99

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 95

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 45

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ORANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG YANG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM

2017 58

PEMBERIAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 80

TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 21

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 54

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH

2017 101

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 97

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 46

TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

2017 59

TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN AFILIASI SERTA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

2017 5

PERJALANAN DINAS KHUSUS PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 83

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 22

PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 68

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 50

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 60

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 7

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 75

PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 20

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 61

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 8

PEMEBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 79

JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 28

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017 62

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 9

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 82

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 32

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 4

CADANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 63

TATA CARA KOORDINASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

2017 10

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 84

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2017 33

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017 24

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 65

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 11

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SHIFT MALAM RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 3

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 85

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG

2017 34

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

2017 31

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

2017 66

PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 12

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO TAHUN 2017

2017 86

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022

2017 35

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2017 41

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2017 67

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 13

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 87

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS

2017 100

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 36

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

2017 47

BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DENGAN POLA PENDAMPINGAN BERSAMA ORGANISASI ADVOKAT

2017 69

SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 14

PETUNJUK TEKNIS PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

Rancangan Peraturan Daerah
Tahunsort descending Title
2016

RANCANGAN PERDA TENTANG PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Peraturan Pemerintah
Tahunsort descending No. Title
2017 24

PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

2017 13

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

2017 25

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

2017 26

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

2017 27

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

2017 1

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2017 2

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

2017 3

OTORITAS VETERINER

2017 14

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN ZOOS TBNTENG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2017 4

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

2017 15

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

2017 16

PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

2017 5

KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE

2017 17

SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2017 6

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

2017 18

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peraturan Daerah
Tahunsort descending No. Title
2017 12

CADANGAN PANGAN

2017 13

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

2017 14

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022

2017 2

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2017 16

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

2017 3

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025

2017 8

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2017 5

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

2017 17

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN

Undang-undang
Tahunsort descending No. Title
2017 14

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

2017 2

JASA KONSTRUKSI

2017 15

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

2017 8

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA TAHUN ANGGAMN 2017

2017 4

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4

2017 16

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

2017 6

ARSITEK

2017 10

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

2017 5

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

2017 17

PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARMKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

2017 7

PEMILIHAN UMUM

2017 3

SISTEM PERBUKUAN

2017 18

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2017 9

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Pages