Indeks Data

Headline

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020

PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Search & Filter

Peraturan Gubernur
Tahun	No.	Title
2016	5	PETUNJUK TEKNIS PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016
2016	13	PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2016	15	TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2016	19	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2016	45	PERDAGANGAN MINERAL KELUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2016	35	Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	4	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu
2017	25	PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH
2017	91	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	42	PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	53	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2017	73	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	17	TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PIKET SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	29	PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2017	93	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2017	43	PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DENGAN NOMOR POLISI BN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	55	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2017	74	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	18	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	30	TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	98	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	94	PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	44	PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT BESAR
2017	56	PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	76	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	19	PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2017	48	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017	99	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	95	TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	45	PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ORANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG YANG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM
2017	58	PEMBERIAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	80	TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	21	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	54	PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
2017	101	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	97	HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	46	TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
2017	59	TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN AFILIASI SERTA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
2017	5	PERJALANAN DINAS KHUSUS PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	83	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	22	PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2017	68	TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	50	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	60	PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	7	RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	75	PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	20	PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	61	STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	8	PEMEBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2017	79	JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	28	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017	62	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	9	PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	82	SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	32	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	4	CADANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	63	TATA CARA KOORDINASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
2017	10	RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	84	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2017	33	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017	24	PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	65	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Daerah
Tahun	No.	Title
2017	7	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017	10	RETRIBUSI JASA UMUM
2017	9	PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	12	CADANGAN PANGAN
2017	13	PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
2017	14	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022
2017	2	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2017	16	PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

Peraturan Pemerintah
Tahun	No.	Title
2017	10	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
2017	21	PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2017	11	MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2017	22	OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
2017	12	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2017	23	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
2017	24	PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2017	13	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
2017	25	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA
2017	26	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2017	27	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2017	1	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2017	2	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
2017	3	OTORITAS VETERINER

Undang-undang
Tahun	No.	Title
2017	13	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)
2017	1	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGPORE RELATING TO THE DELI
2017	2	JASA KONSTRUKSI
2017	14	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
2017	8	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA TAHUN ANGGAMN 2017
2017	4	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4
2017	15	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
2017	16	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2017	6	ARSITEK
2017	10	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
2017	5	PEMAJUAN KEBUDAYAAN
2017	17	PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARMKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
2017	7	PEMILIHAN UMUM
2017	3	SISTEM PERBUKUAN
2017	18	PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2017	9	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2020

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah
Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009

Standar Biaya Khusus Operasional Pemeriksaan Bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Data

Headline

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020

Search & Filter

Pages

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2020

Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2020

Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2020

Produk Hukum Populer

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009