Indeks Data

Search & Filter

Undang-undang
Tahunsort descending No. Title
1998 9

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

1998 13

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

1999 34

PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

1999 38

PENGELOLAAN ZAKAT

2000 30

RAHASIA DAGANG

2000 31

DESAIN INDUSTRI

2000 34

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2000 36

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

2000 16

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2000 17

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

2000 18

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

2000 19

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

2000 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2000 21

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

2000 24

PERJANJIAN INTERNASIONAL

2000 26

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

2000 27

PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2000 29

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

2001 14

PATEN

2001 15

MEREK

2001 16

YAYASAN

2001 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2001 22

MINYAK DAN GAS BUMI

2002 32

PENYIARAN

2002 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2002 3

PERTAHANAN NEGARA

2002 14

PENGADILAN PAJAK

2002 18

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

2002 19

HAK CIPTA

2002 20

KETENAGALISTRIKAN

2002 23

PERLINDUNGAN ANAK

2002 28

BANGUNAN GEDUNG

2002 30

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2003 15

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

2003 17

KEUANGAN NEGARA

2003 18

ADVOKAT

2003 19

BADAN USAHA MILIK NEGARA

2003 20

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

2003 22

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2003 27

PANAS BUMI

2003 13

KETENAGAKERJAAN

2004 15

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

2004 16

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2004 18

PERKEBUNAN

2004 22

KOMISI YUDISIAL

2004 23

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2004 28

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

2004 30

JABATAN NOTARIS

2004 31

PERIKANAN

2004 32

PEMERINTAHAN DAERAH

2004 33

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

2004 34

TENTARA NASIONAL INDONESIA

2004 38

JALAN

2004 7

SUMBER DAYA AIR

2004 39

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

2004 9

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2004 40

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

2004 10

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2004 41

WAKAF

2004 13

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

2005 3

SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

2005 5

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2005 14

GURU DAN DOSEN

2006 13

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2006 15

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2006 16

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

2006 23

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2006 1

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

2006 3

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

2006 12

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

2007 30

ENERGI

2007 39

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

2007 40

PERSEROAN TERBATAS

2007 43

PERPUSTAKAAN

2007 17

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

2007 21

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

2007 24

PENANGGULANGAN BENCANA

2007 25

PENANAMAN MODAL

2007 27

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2007 28

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2008 19

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2008 20

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

2008 21

PERBANKAN SYARIAH

2008 36

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Daftar Katalog
Tahunsort descending Title
2001

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2001

2002

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2002

2003

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2003

2004

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2004

2005

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2005

2006

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2006

2007

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2007

2008

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2008

Peraturan Menteri
Tahunsort descending No. Title
2007 26.OT.140/02

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

2007 17

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perjanjian Kerjasama
Tahunsort descending Title Nomor Perjanjian
2007

Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

594/17.A/I/2007, 000-782.1-29-2007
2007

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Sertifikasi Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitun

184.4/18.A/I/2007, 000/324/29/2007
Peraturan Pemerintah
Tahunsort descending No. Title
2008 3

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

2008 6

PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2008 8

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

2008 9

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pages