Indeks Data

Undang-undang
Tahunsort descending No. Title
1998 9

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

1998 13

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

1999 38

PENGELOLAAN ZAKAT

1999 34

PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

2000 18

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

2000 19

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

2000 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2000 21

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

2000 24

PERJANJIAN INTERNASIONAL

2000 26

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

2000 27

PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2000 29

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

2000 30

RAHASIA DAGANG

2000 31

DESAIN INDUSTRI

2000 34

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2000 36

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

2000 16

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2000 17

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

2001 14

PATEN

2001 15

MEREK

2001 16

YAYASAN

2001 20

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2001 22

MINYAK DAN GAS BUMI

2002 3

PERTAHANAN NEGARA

2002 14

PENGADILAN PAJAK

2002 18

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

2002 19

HAK CIPTA

2002 20

KETENAGALISTRIKAN

2002 23

PERLINDUNGAN ANAK

2002 28

BANGUNAN GEDUNG

2002 30

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2002 32

PENYIARAN

2002 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2003 13

KETENAGAKERJAAN

2003 15

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

2003 17

KEUANGAN NEGARA

2003 18

ADVOKAT

2003 19

BADAN USAHA MILIK NEGARA

2003 20

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

2003 22

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2003 27

PANAS BUMI

2004 32

PEMERINTAHAN DAERAH

2004 33

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

2004 34

TENTARA NASIONAL INDONESIA

2004 38

JALAN

2004 7

SUMBER DAYA AIR

2004 39

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

2004 9

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2004 40

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

2004 10

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2004 41

WAKAF

2004 13

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

2004 15

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

2004 16

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2004 18

PERKEBUNAN

2004 22

KOMISI YUDISIAL

2004 23

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2004 28

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

2004 30

JABATAN NOTARIS

2004 31

PERIKANAN

2005 3

SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

2005 5

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2005 14

GURU DAN DOSEN

2006 1

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

2006 3

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

2006 12

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

2006 13

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2006 15

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2006 16

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

2006 23

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2007 40

PERSEROAN TERBATAS

2007 43

PERPUSTAKAAN

2007 17

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

2007 21

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

2007 24

PENANGGULANGAN BENCANA

2007 25

PENANAMAN MODAL

2007 27

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2007 28

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2007 30

ENERGI

2007 39

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

2008 21

PERBANKAN SYARIAH

2008 36

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

2008 37

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

2008 39

KEMENTERIAN NEGARA

2008 40

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

2008 43

WILAYAH NEGARA

2008 2

PARTAI POLITIK

2008 44

PORNOGRAFI

2008 10

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2008 11

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

2008 12

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2008 13

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

2008 14

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2008 17

PELAYARAN

2008 18

PENGELOLAAN SAMPAH

2008 19

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2008 20

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

2009 27

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2009 46

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2009 28

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2009 48

KEKUASAAN KEHAKIMAN

2009 32

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2009 49

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

2009 31

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2009 50

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

2009 33

PERFILMAN

2009 51

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2009 4

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2009 34

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG

2009 52

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

2009 9

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

2009 35

NARKOTIKA

2009 10

KEPARIWISATAAN

2009 36

KESEHATAN

2009 11

KESEJAHTERAAN SOSIAL

2009 38

POS

2009 16

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

2009 39

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

2009 17

PENETAPAN PP PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

2009 40

KEPEMUDAAN

2009 18

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2009 41

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2009 20

GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

2009 42

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

2009 22

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2009 43

KEARSIPAN

2009 24

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

2009 44

RUMAH SAKIT

2009 25

PELAYANAN PUBLIK

2009 45

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

2010 3

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2010 8

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2010 9

KEPROTOKOLAN

2010 12

GERAKAN PRAMUKA

2010 13

HORTIKULTURA

2010 11

CAGAR BUDAYA

2011 12

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2011 13

PENANGANAN FAKIR MISKIN

2011 15

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

2011 16

BANTUAN HUKUM

2011 21

OTORITAS JASA KEUANGAN

2011 23

PENGELOLAAN ZAKAT

2011 24

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

2012 2

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

2012 8

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2012 11

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2012 12

PENDIDIKAN TINGGI

2012 15

VETERAN REPUBLIK INDONESIA

2012 17

PERKOPERASIAN

2012 18

PANGAN

Daftar Katalog
Tahunsort descending Title
2001

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2001

2002

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2002

2003

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2003

2004

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2004

2005

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2005

2006

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2006

2007

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2007

2008

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2008

2009

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2009

2010

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2010

2011

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2011

2012

Daftar Katalog Peraturan Daerah Tahun 2012

Perjanjian Kerjasama
Tahunsort descending Title Nomor Perjanjian
2007

Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

594/17.A/I/2007, 000-782.1-29-2007
2007

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Sertifikasi Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitun

184.4/18.A/I/2007, 000/324/29/2007
2010

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Perum Bulog Sub Devisi Regional Wilayah II Bangka Belitung

501/003/BPMPD/2010, 02/02/SUB-BKA/2010
2010

Adendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Perum Bulog Sub Devisi Regional Wilayah II Bangka Belitung

501/022/BPMPD/2010, 02/02/SUB-BKA/2010
Peraturan Menteri
Tahunsort descending No. Title
2007 17

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

2007 26.OT.140/02

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

2010 55

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

2011 32

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2012 39

Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2012 76

Pedoman Penegasan Batas Daerah

2012 32

Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah
Tahunsort descending No. Title
2008 42

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2008 30

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

2008 43

AIR TANAH

2008 44

PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

2008 1

INVESTASI PEMERINTAH

2008 3

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

2008 6

PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2008 8

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

2008 9

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

2008 19

KECAMATAN

2008 21

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2008 22

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

2009 1

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2009 34

PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN

2009 37

DOSEN

2009 41

TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

2009 43

PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

2009 51

PEKERJAAN KEFARMASIAN

2009 63

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2009 70

KONSERVASI ENERGI

2010 12

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

2010 64

MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2010 14

PENDIDIKAN KEDINASAN

2010 65

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

2010 66

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2010 15

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

2010 23

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2010 68

BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

2010 16

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2010 17

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2010 24

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

2010 18

USAHA BUDIDAYA TANAMAN

2010 40

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

2010 19

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

2010 43

TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS

2010 20

ANGKUTAN DI PERAIRAN

2010 44

PREKURSOR

2010 69

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2010 21

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

2010 53

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2010 71

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2010 22

WILAYAH PERTAMBANGAN

2010 55

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2010 78

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

2010 56

TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

2010 80

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2010 1

DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

2010 59

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

2010 84

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2010 6

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2010 60

ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

2010 91

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

2010 10

TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

2010 61

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2010 93

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

2010 11

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

2010 62

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

2010 94

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

2011 25

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA

2011 30

PINJAMAN DAERAH

2011 32

MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

2011 1

PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2011 37

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2011 2

PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

2011 38

SUNGAI

2011 40

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI

2011 11

PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011 43

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS

2011 44

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011 12

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

2011 46

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011 13

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

2011 48

SUMBER DAYA GENETIK HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK

2011 14

PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

2011 50

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

2011 15

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

2011 52

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU

2011 16

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2011 21

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

2011 22

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

2011 23

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

2012 83

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERITAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2012 41

ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2012 102

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2012 43

TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA

2012 103

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2012 2

HIBAH DAERAH

2012 44

DANA DARURAT

2012 14

KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

2012 50

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

2012 15

PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2012 51

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

2012 22

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

2012 52

SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA

2012 23

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

2012 53

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2012 24

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2012 55

KENDARAAN

2012 25

SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2012 56

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2012 27

IZIN LINGKUNGAN

2012 60

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

2012 28

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

2012 61

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

2012 31

PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

2012 62

USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

2012 33

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

2012 78

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2012 37

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

2012 80

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2012 81

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

2012 39

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2012 82

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

2012 40

PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA

2013 25

PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

2013 90

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

2013 26

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

2013 99

PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2013 27

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2013 32

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

2013 40

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

2013 42

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

2013 2

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

2013 49

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

2013 6

PEMBERDAYAAN PETERNAK

2013 63

PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH

2013 15

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

2013 17

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

2013 18

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU

2013 73

RAWA

2013 19

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2013 78

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Gubernur
Tahunsort descending No. Title
2009 35

Eliminasi Malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 15

Program Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Pencapaian Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Media Spesialistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 36

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

2009 16

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

2009 37

Pembentukan Badan Pengelolaan, Pengembangan Dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 3

Standar Biaya Khusus Operasional Pemeriksaan Bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 17

Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

2009 37.LAMPIRAN

Pergub 37 Tahun 2009 Lampiran

2009 4

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa

2009 17.A

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

2009 38

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

2009 5

Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009

2009 18

Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Beserta Sanksi Administrasinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 39

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010

2009 6

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009

2009 19

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Asal Luar Daerah Beserta Sanksi Administrasinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 39.LAMPIRAN

Pergub 39 Tahun 2009 Lampiran

2009 7

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi(HET)Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009

2009 21

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010

2009 40

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 8

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 22

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan Motor Tahun 2009

2009 41

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 9

Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009

2009 24

Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 42

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

2009 29

Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 9.A

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

2009 29.LAMPIRAN

Pergub 29 Tahun 2009 Lampiran

2009 30

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 9.B

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah

2009 31

Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 12

Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 33

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

2009 1

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2012

2009 13

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 34

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

2009 2

Tunjangan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 14

Pembentukan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2010 14

STAF AHLI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 15

PEDOMAN TATA CARA PEMBERITAHUAN KEBERADAAN, PAPAN NAMA DAN LEMBAGA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 1

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 16

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN KENDARAAN MOTOR TAHUN 2010

2010 2

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

2010 17

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

2010 3

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

2010 18

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 4.LAMPIRAN

LAMPIRAN PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2010

2010 19

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

2010 4

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

2010 20

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

2010 5

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

2010 21

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2011

2010 6

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS JIWA PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KEPULAUAN BELITUNG TAHUN 2010

2010 22

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 7

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009

2010 24

JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT SERUMPUN SEBALAI (JKSS) DI KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

2010 8

PEDOMAN PENATAAN ARSIP INAKTIF TIDAK TERATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 25

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

2010 9

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 10

STANDARISASI SARANA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 11

PEDOMAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2010 12

PEMBERIAN HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN HONORARIUM PIKET SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

2010 13

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMOHONAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

2012 32

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 17

Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat (Jamkesmas) Serumpun Sebalai di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 33

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 1

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011

2012 18

Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 34

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

2012 2

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 19.A

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwa

2012 35

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

2012 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 19

Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 36

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

2012 4

Pemberian Uang Makan Bagi Pegawat Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 20

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

2012 21

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012

2012 37

Pemberian Honorarium kepada Tenaga Dokter Spesialis (Dokter Mitra) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 5

Pemberian Makanan Tambahan Bagi Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 22

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

2012 38

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2012 6

Pemberian Honorarium Pembinaan dan Honorarium Piket Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 23

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

2012 39

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 7

Pencabutan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2oo8 Tentang Besaran Honorarium Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

2012 24

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif atas Operasional Pelayanan Masyarakat Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun Anggaran 2012

2012 40

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

2012 8

Tunjangan Tambahan Penghasiian Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Jiwa Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

2012 25

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 41

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 9

Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 26

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 42

Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 10

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 27

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012

2012 43

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

2012 11

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 28

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 45

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 12

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinst Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 29

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 13

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

2012 30

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2012 15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

2012 31

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepuiauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2012 16

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum

2013 40

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 55

Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

2013 67

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014

2013 12

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kondisi Kerja di Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

2013 25

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 41

Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 56

Kedudukan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pada Inspektorat, Badan Perrencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nom

2013 68

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

2013 13

Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 26

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012

2013 42

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 57

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (Satam Emas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 14

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Spesialis dan Sub Spesialis pada Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

2013 27

Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

2013 43

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

2013 57.A

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2013 14.B

Pembentukan Unit Provost Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 28

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

2013 44

Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 57.B

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 14.A

Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Jiwa Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 29

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 45

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 58

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 1

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitling

2013 15

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

2013 30

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2o11 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 46

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 59

Pencabutan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 16

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 31

Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Serumpun Sebalai di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 47

Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 60

Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 3

Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 17

Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Dokter Spesialis (Dokter Mitra) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 31.A

Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 32

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

2013 48

Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 61

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 4

Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 18

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 33

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 49

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

2013 61.A

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2013 5

Standar Biaya Khusus Operasional Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 19

Pemberian Makanan Tambahan Bagi Tim Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 34

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Barang dan Hewan pada Lintas Penyeberangan Sadai-Tanjung Ru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 50

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 62

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

2013 6

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 20

Pemberian Honorarium Piket Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 35

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 51

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

Peraturan Daerah
Tahunsort descending No. Title
2009 9

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

2009 10

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

2009 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung

2009 4

Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 1

Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Dan Sport Center di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak

2009 5

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak

2009 2

Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 6

Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 7

Retribusi Tera

2009 8

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

2010 10

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

2010 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

2010 8

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

2010 7

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

2010 6

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009

2010 5

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

2010 4

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Dan Sport Center di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahu

2010 3

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung

2010 2

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah

2010 1

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung

2012 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

2012 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

2012 2

Retribusi Perizinan Tertentu

2012 3

Retribusi Jasa Usaha

2012 4

Pelestarian Adat Istiadat Dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung

2012 5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

2012 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

2012 7

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

2013 6

Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 7

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung

Tahunsort descending No. Title
2009 25

Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2011 7

PELAYANAN DARAH

Nota Kesepahaman
Tahunsort descending Title Nomor Perjanjian
2012

Nota Kesepahaman Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemasyarakatab Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

HM.340/3/2012, 150/007.L/V/2012

Pages