Indeks Data

Headline

Keputusan Gubernur Nomor 473 Tahun 2018

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Keputusan Gubernur Nomor 469 Tahun 2018

PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Keputusan Gubernur Nomor 446 Tahun 2018

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEEMPAT BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2018

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/ 1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Keputusan Gubernur
Tahun	No.	Title
2017	1080	PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	473	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	469	PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018
2018	446.a	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEEMPAT BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018
2018	419	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/ 1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	125	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	119	PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	67	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Pemerintah
Tahun	No.	Title
2012	103	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2012	102	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2013	99	PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2010	94	PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
2010	93	SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2010	91	JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
2013	90	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
2013	89	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
2013	88	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2013	87	PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2013	85	TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2010	84	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2013	84	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2013	83	MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2012	83	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERITAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2013	82	MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2012	82	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2012	81	PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2012	80	TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2010	80	TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2013	79	JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2012	78	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010	78	REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
2013	78	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2013	73	RAWA
2010	71	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2009	70	KONSERVASI ENERGI
2010	69	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2010	68	BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
2010	66	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2010	65	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
2010	64	MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2013	63	PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH
2009	63	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2010	62	PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
2012	62	USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
2010	61	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2012	61	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
2010	60	ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2012	60	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
2010	59	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
2010	56	TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
2012	56	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2010	55	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2012	55	KENDARAAN
2010	53	DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2012	53	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2011	52	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU
2012	52	SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
2012	51	SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI
2009	51	PEKERJAAN KEFARMASIAN
2011	50	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
2012	50	PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
2013	49	BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
2011	48	SUMBER DAYA GENETIK HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK
2011	46	PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2010	44	PREKURSOR
2012	44	DANA DARURAT
2008	44	PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
2011	44	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2012	43	TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA
2008	43	AIR TANAH
2009	43	PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
2011	43	TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
2010	43	TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS
2008	42	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2013	42	SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
2012	41	ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2009	41	TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
2012	40	PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA
2013	40	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2011	40	PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI
2010	40	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
2012	39	PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2011	38	SUNGAI
2012	37	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2009	37	DOSEN
2011	37	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2009	34	PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
2012	33	PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
2013	32	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2011	32	MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
2012	31	PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
2011	30	PINJAMAN DAERAH
2008	30	PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
2012	28	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
2017	27	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2013	27	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2018	27	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2012	27	IZIN LINGKUNGAN
2017	26	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2013	26	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2018	26	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
2017	25	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA
2013	25	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2011	25	PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
2018	25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
2012	25	SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2017	24	PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2013	24	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2018	24	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
2012	24	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2010	24	PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
2017	23	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
2013	23	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2018	23	PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
2011	23	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
2012	23	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2010	23	PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2013	22	PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2010	22	WILAYAH PERTAMBANGAN
2018	22	PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENCAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
2011	22	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
2008	22	PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
2012	22	PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

Peraturan Gubernur
Tahun	No.	Title
2017	101	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	100	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	99	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	98	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	88	Fasilitas Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	87	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2014	86	Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	85	Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	84	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kep. Babel dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kep. Babel
2017	83	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	83	Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Barang dan Hewan pada Lintas Penyeberangan Sadai Tanjung RU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	82	Pedoman Teknis Pelaporan dan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
2014	81	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2017	80	TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	79	Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	78	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
2014	77	Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	76	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	76	Pelayanan Kemetrologian
2014	75	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	74	Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	74	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	73	Perjalanan Dinas Khusus Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	73	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	72	JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	71	PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	71	Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	70	Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan Pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	70	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
2014	70	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	69	SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	69	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2015	69	Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2013	68	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
2014	68	Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	68	Tarif Retribusi Tempat Penginapan
2013	67	Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014
2017	67	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	67	Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
2015	67	Tarif Retribusi Izin Trayek
2013	66	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	66	PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	66	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas
2015	66	Tarif Retribusi Tempat Olahraga
2014	65	Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas
2017	65	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	65	Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2013	65	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57a Tahun 2013 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2015	64	Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2016	64	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016
2013	64	Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
2014	64	Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Asal Luar Daerah dan Pembebasan Sanksi Administrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	63	TATA CARA KOORDINASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
2015	63	Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	63	Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Spesialis Radiologi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013
2016	63	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016
2014	63	Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	62	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	62	Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	62	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2013	62.A	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013
2014	62	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
2016	62	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2016	61	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	61	STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	61	Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016
2013	61	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	61.A	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2014	61	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemberian TPP Berdasarkan Beban Kerja di Pemprov Kep. Babel Tahun 2014
2016	60	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	60	PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	60	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015
2013	60	Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	60	Analisis Standar Belanja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	59	TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN AFILIASI SERTA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
2016	59	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2013	59	Pencabutan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	59	Perubahan Atas Oeraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016
2014	59	Perubahan atas Pergub Kep. Babel Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2017	58	PEMBERIAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	58	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2013	58	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	58	Perubahan atas Pergub Kep. Babel Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	58.A	Perubahan atas Pergub Kep. Babel Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014
2016	58	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2013	57	Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (Satam Emas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013
2016	57	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	57	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2013	57.A	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2013	57.B	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	56	PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2013	56	Kedudukan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pada Inspektorat, Badan Perrencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nom
2016	56	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	56	Perubahan Atas Pergub Kep. Babel No. 42 Tahun 2015 Tentang Pembebasan BBNKB Dan Sanki Administratif Atas Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Untuk Kendaraan Angkutan Umum Orang Dan Kendaraan Angkutan Umum Barang Yg Dimiliki Oleh Perseorangan Atau Badan Usaha
2014	56	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034
2015	55	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2015
2013	55	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2016	55	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017	55	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2015	54	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	54	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	54	Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Jaringan SIM Terpadu kepada Pemkot Pangkalpinang di Provinsi Kepuauan Bangka Belitung Tahun 2014
2016	54	PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SHIP MALAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
2013	53	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2016	53	TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	53	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2015	53	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	52	Cadangan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	52	PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	52	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Tahun 2015
2013	52	Perjalanan Dinas Khusus Operasional Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013
2016	51	BAGAN AKUN STANDAR
2014	51	Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan
2017	51	PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2013	51	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013
2017	50	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	50	Pelaksanaan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2016	50	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	50	Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	50	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	49	Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bebas Pasung di Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung
2016	49	PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	49	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2015	49	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kemetrologian
2013	49	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2014	48	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	48	Pedoman Penyaluran Kebutuhan Bahan Pokok Bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	48	Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	48	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2014	47	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015
2016	47	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
2015	47	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghitugan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2015
2017	47	BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DENGAN POLA PENDAMPINGAN BERSAMA ORGANISASI ADVOKAT
2013	47	Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	46	TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
2013	46	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	46	PENUNJUKAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
2015	46	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kep. Babel
2014	46	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2017	45	PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ORANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG YANG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM
2015	45	Pengurangan dan Penghapusan Tunggakan Pokok Pajak Kendaraan Bernomor beserta Sanksi Administratif dan Sanksi Admistarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kedua dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat
2013	45	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	45	PERDAGANGAN MINERAL KELUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	45	Pemberian Insentif Pajak Daerah
2012	45	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012
2016	44	Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	44	PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT BESAR
2015	44	Penjabaran Perubahan APBD TA 2015
2013	44	Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	43	Penghapusan Sanksi Administratif BBNKB atas Penyerahan Pertama, Kedua dan seterusnya Bagi Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar
2013	43	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
2014	43	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2012	43	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2016	43	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2017	43	PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DENGAN NOMOR POLISI BN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	42	Pembebasan BBNKB dan Sanksi Administratif atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya untuk Kendaraan Angkutan Umum Barang yang Dimiliki oleh Perseorangan atau Badan Usaha
2013	42	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2009	42	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009
2014	42	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
2012	42	Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	42	PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	41	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Angggaran 2014
2013	41	Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2009	41	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	41	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2014	41	Penghargaan Bagi PNS yang memasuki Masa Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2012	41	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	41	Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	40	Tata Cara Penerbitan Perizinan Air Tanah
2013	40	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2009	40	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	40	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepulauan Bangka Belitung
2016	40	PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2012	40	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
2017	40	PENINGKATAN PERAN STAF AHLI GUBERNUR MELALUI MODEL KOLABORASl PEMECAHAN ISU STRATEGIS DENGAN PERANGKAT DAERAH
2013	39	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	39	Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016
2009	39	Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010
2009	39.LAMPIRAN	Pergub 39 Tahun 2009 Lampiran
2014	39	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan
2012	39	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	39	PEMBERIAN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI PETUGAS KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2013	38	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	38	Pemberian Tambahan Pengahasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016
2009	38	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
2014	38	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57A Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2012	38	Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013
2016	38	Prosedur dan Tata Cara Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	37	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2009	37	Pembentukan Badan Pengelolaan, Pengembangan Dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	37	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015
2009	37.LAMPIRAN	Pergub 37 Tahun 2009 Lampiran
2018	37	PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
2012	37	Pemberian Honorarium kepada Tenaga Dokter Spesialis (Dokter Mitra) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	37	PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2016	37	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembanguanan Daerah rovinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016
2015	36	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2009	36	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009
2014	36	Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS) Provinsi Kepualuan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014
2018	36	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
2012	36	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
2017	36	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2016	36	Petunjuk Teknis Kriteria Calon Penerima Bantuan Kepada Nelayan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	36	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2018	35	PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	35	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2015
2009	35	Eliminasi Malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	35	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai (JKSS) bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2012	35	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu
2017	35	PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2016	35	Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	35	Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015	34	Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan kepada Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis, Non Paramedis PNS dan Non PNS dan Honorarium Piket pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan di RSJ Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2015
2009	34	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
2014	34	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2013 tentang APBD TA 2014
2012	34	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha
2017	34	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
2016	34	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Bidang Pendidikan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulaua
2013	34	Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Barang dan Hewan pada Lintas Penyeberangan Sadai-Tanjung Ru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2018	34	PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LELANG OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN NOMOR POLISI BN
2012	33	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	33	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2016	33	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2015	33	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2013	33	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2018	33	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018
2009	33	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
2012	32	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012
2017	32	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2016	32	Pedoman Umum Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil, dan Selaras (Satam Emas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016
2013	32	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2015	32	Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2018	32	ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2012	31	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepuiauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012
2016	31	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
2015	31	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	31	PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018
2013	31	Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Serumpun Sebalai di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013
2013	31.A	Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2018	31	PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2009	31	Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2012	30	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2016	30	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016
2015	30	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
2013	30	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2o11 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2018	30	GERAKAN MASYARAKAT GEMAR MAKAN SAYUR, BUAH, UMBI-UMBIAN, KACANGAN DAN AYAM MERAWANG
2009	30	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	30	Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2012	29	Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	29	Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	29	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
2013	29	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013
2015	29	Pemberian Bahan Makanan Tambahan Bagi Petugas Khusus pada RSU Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Tahun 2015
2009	29	Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2009	29.LAMPIRAN	Pergub 29 Tahun 2009 Lampiran
2014	28	Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	28	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2013	28	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014
2018	28	PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO
2015	28	Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	28	PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2012	28	Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	27	Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013
2018	27	PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	27	Pedoman Umum Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015
2014	27	Tunjangan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2012	27	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012
2014	26	Pemberian Uang Makan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014
2015	26	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2016	26	Pemberian Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016
2013	26	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012
2018	26	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
2012	26	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2013	25	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Belitung Tahun Anggaran 2013
2015	25	Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2010	25	GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
2016	25	Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2012	25	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012
2015	24	PEMBERIAN JAMINAN ASURANSI JIWA EKAWARSA DAN KECELAKAAN DIRI RESIKO ABD BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2013	24	Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	24	Pembebasan Pemungutan Retribusi Penyesuaian Izin Trayek Bagi Penyedia Jasa Angkutan Umum Yang Belum Berbadan Hukum Menjadi Berbadan Hukum
2017	24	PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2009	24	Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2010	24	JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT SERUMPUN SEBALAI (JKSS) DI KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010
2012	24	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif atas Operasional Pelayanan Masyarakat Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun Anggaran 2012
2018	24	MEKANISME PUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
2018	23	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2013	23	Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	23	Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2012	23	Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
2014	23	Pemberian Honorarium Pembinaan dan Honorarium Piket pada Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2018	22	PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2013	22	Pemberian Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Resiko ABD bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2016	22	Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
2017	22	PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
2015	22	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Bidang Pendidikan dari Dana APBD Prov. Kep. Babel TA 2015
2009	22	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan Motor Tahun 2009

Peraturan Menteri
Tahun	No.	Title
2015	80	Pembentukan Produk Hukum Daerah
2012	76	Pedoman Penegasan Batas Daerah
2010	55	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
2014	44	Ketentuan Eksport Timah
2012	39	Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2012	32	Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
2011	32	Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2007	26.OT.140/02	Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Undang-undang
Tahun	No.	Title
2009	52	PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
2009	51	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
2009	50	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
2009	49	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
2009	48	KEKUASAAN KEHAKIMAN
2009	46	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2009	45	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
2008	44	PORNOGRAFI
2009	44	RUMAH SAKIT
2007	43	PERPUSTAKAAN
2008	43	WILAYAH NEGARA
2009	43	KEARSIPAN
2009	42	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2004	41	WAKAF
2009	41	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2007	40	PERSEROAN TERBATAS
2008	40	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
2004	40	SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
2009	40	KEPEMUDAAN
2008	39	KEMENTERIAN NEGARA
2004	39	PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
2009	39	KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2007	39	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
1999	38	PENGELOLAAN ZAKAT
2004	38	JALAN
2009	38	POS
2008	37	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2008	36	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
2009	36	KESEHATAN
2000	36	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
2009	35	NARKOTIKA
1999	34	PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
2009	34	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
2004	34	TENTARA NASIONAL INDONESIA
2000	34	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2009	33	PERFILMAN
2004	33	PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
2009	32	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2004	32	PEMERINTAHAN DAERAH
2002	32	PENYIARAN
2009	31	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2004	31	PERIKANAN
2000	31	DESAIN INDUSTRI
2004	30	JABATAN NOTARIS
2002	30	KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2000	30	RAHASIA DAGANG
2007	30	ENERGI
2000	29	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
2009	28	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2004	28	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
2002	28	BANGUNAN GEDUNG
2007	28	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
2009	27	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2003	27	PANAS BUMI
2000	27	PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2007	27	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2000	26	PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
2007	25	PENANAMAN MODAL
2009	25	PELAYANAN PUBLIK
2000	24	PERJANJIAN INTERNASIONAL
2007	24	PENANGGULANGAN BENCANA
2011	24	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2009	24	BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
2013	24	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2004	23	PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
2002	23	PERLINDUNGAN ANAK
2011	23	PENGELOLAAN ZAKAT
2006	23	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2001	22	MINYAK DAN GAS BUMI
2003	22	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tahun	No.	Title
2014	44	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2009	25	Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur No. 473 Tahun 2018

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Keputusan Gubernur No. 469 Tahun 2018

PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018
Keputusan Gubernur No. 446 Tahun 2018

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEEMPAT BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018
Keputusan Gubernur No. 419 Tahun 2018

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/ 1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Keputusan Gubernur No. 125 Tahun 2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009

Standar Biaya Khusus Operasional Pemeriksaan Bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Keputusan Gubernur No. 125 Tahun 2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2009

Pembentukan Badan Pengelolaan, Pengembangan Dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung