Indeks Data

Headline

Search & Filter

Keputusan Gubernur
Tahun No.sort ascending Title
2017 1080

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018 473

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018 469

PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018
2018 446.a

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEEMPAT BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018
2018 419

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/ 1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2019 313

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018 125

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018 119

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2019 114

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018 67

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Pemerintah
Tahun No.sort ascending Title
2012 103

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2012 102

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2013 99

PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2010 94

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
2010 93

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2010 91

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
2013 90

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
2013 89

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
2013 88

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2013 87

PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2013 85

TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2013 84

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2010 84

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2013 83

MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2012 83

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERITAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2013 82

MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2012 82

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2012 81

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2012 80

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2010 80

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2013 79

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2013 78

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2012 78

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010 78

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
2013 73

RAWA
2010 71

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2009 70

KONSERVASI ENERGI
2010 69

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2010 68

BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
2010 66

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Peraturan Gubernur
Tahun No.sort ascending Title
2017 101

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 100

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 99

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 98

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 97

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 95

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 94

PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 93

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2017 91

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 90

AKSESIBILITAS BAGI LANJUT USIA
2017 89

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2014 88

Fasilitas Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 88

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2014 87

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2017 87

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
2014 86

Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 86

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022
2014 85

Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 85

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG
2014 84

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kep. Babel dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kep. Babel

2017 84

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2014 83

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Barang dan Hewan pada Lintas Penyeberangan Sadai Tanjung RU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 83

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 82

Pedoman Teknis Pelaporan dan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
2017 82

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 81

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2017 80

TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 79

Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 79

JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 78

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
2014 77

Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 76

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 76

Pelayanan Kemetrologian

2017 75

PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 75

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 74

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 74

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 73

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 73

Perjalanan Dinas Khusus Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 72

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 71

PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 71

Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015 70

Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan Pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014 70

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017 70

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
2014 69

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2015 69

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2017 69

SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017 68

TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018 68

PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014 68

Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2015 68

Tarif Retribusi Tempat Penginapan
2013 68

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
2014 67

Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
2015 67

Tarif Retribusi Izin Trayek
2013 67

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014
2017 67

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018 67

Perjalanan Dinas Khusus untuk Kegiatan Pemeriksaan/Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Menteri
Tahun No.sort ascending Title
2015 80

Pembentukan Produk Hukum Daerah
2012 76

Pedoman Penegasan Batas Daerah

Pages

Produk Hukum Terbaru

more

Produk Hukum Populer

more