Indeks Data

Headline

Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019

IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Search & Filter

Keputusan Gubernur
Tahun	No.	Title
2017	1080	PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	473	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	469	PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018
2018	446.a	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEEMPAT BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018
2018	419	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/ 1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	125	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	119	PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2019	114	PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018	67	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Pemerintah
Tahun	No.	Title
2012	103	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2012	102	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2013	99	PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2010	94	PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
2010	93	SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2010	91	JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
2013	90	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
2013	89	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
2013	88	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2013	87	PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2013	85	TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2010	84	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2013	84	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2012	83	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERITAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2013	83	MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2012	82	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2013	82	MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2012	81	PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2010	80	TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2012	80	TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2013	79	JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2010	78	REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
2013	78	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2012	78	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2013	73	RAWA
2010	71	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2009	70	KONSERVASI ENERGI
2010	69	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2010	68	BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
2010	66	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Peraturan Gubernur
Tahun	No.	Title
2017	101	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	100	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	99	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	98	PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	97	HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	95	TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	94	PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	93	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2017	91	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	90	AKSESIBILITAS BAGI LANJUT USIA
2017	89	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2017	88	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2014	88	Fasilitas Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	87	TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
2014	87	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2017	86	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022
2014	86	Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	85	PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG
2014	85	Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	84	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2014	84	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kep. Babel dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kep. Babel
2017	83	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	83	Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Barang dan Hewan pada Lintas Penyeberangan Sadai Tanjung RU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	82	Pedoman Teknis Pelaporan dan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
2017	82	SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	81	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2017	80	TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	79	Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	79	JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	78	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
2014	77	Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	76	Pelayanan Kemetrologian
2017	76	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	75	PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	75	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	74	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	74	Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	73	Perjalanan Dinas Khusus Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	73	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017	72	JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	71	Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	71	PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	70	Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan Pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2014	70	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	70	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
2015	69	Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2014	69	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2017	69	SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015	68	Tarif Retribusi Tempat Penginapan
2014	68	Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017	68	TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2013	68	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
2015	67	Tarif Retribusi Izin Trayek
2014	67	Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
2017	67	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2013	67	Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014
2018	66	PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014	66	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas
2017	66	PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Menteri
Tahun	No.	Title
2015	80	Pembentukan Produk Hukum Daerah
2012	76	Pedoman Penegasan Batas Daerah

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur No. 114 Tahun 2019

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2019

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009

Standar Biaya Khusus Operasional Pemeriksaan Bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015

Perjalanan Dinas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Data

Headline

Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019

Search & Filter

Pages

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur No. 114 Tahun 2019

Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2019

Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2019

Produk Hukum Populer

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009

Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2015

Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015