Indeks Data

Keputusan Gubernur
Tahun No.sort ascending Title
2017 1080

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2018 125

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2018 119

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2018 67

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Pemerintah
Tahun No.sort ascending Title
2012 103

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2012 102

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2013 99

PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2010 94

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

2010 93

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

2010 91

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

2013 90

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

2013 89

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA

2013 88

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

2013 87

PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

2013 85

TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

2013 84

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2010 84

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2013 83

MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2012 83

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERITAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2013 82

MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

2012 82

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

2012 81

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

2010 80

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2012 80

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2013 79

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2010 78

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

2013 78

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2012 78

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2013 73

RAWA

2010 71

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2009 70

KONSERVASI ENERGI

2010 69

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2010 68

BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

2010 66

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2010 65

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

2010 64

MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2009 63

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2013 63

PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH

2012 62

USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

2010 62

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

2012 61

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

2010 61

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2010 60

ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

2012 60

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

2010 59

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

2010 56

TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

2012 56

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2010 55

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2012 55

KENDARAAN

2012 53

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2010 53

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011 52

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU

2012 52

SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA

2012 51

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

2009 51

PEKERJAAN KEFARMASIAN

2011 50

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

2012 50

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

2013 49

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

2011 48

SUMBER DAYA GENETIK HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK

2011 46

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

2012 44

DANA DARURAT

2008 44

PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

2011 44

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2010 44

PREKURSOR

2012 43

TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA

2008 43

AIR TANAH

2009 43

PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

2011 43

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS

2010 43

TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS

2008 42

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2013 42

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

2012 41

ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2009 41

TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

2012 40

PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA

2013 40

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

2011 40

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI

2010 40

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

2012 39

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2011 38

SUNGAI

2012 37

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

2009 37

DOSEN

2011 37

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2009 34

PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN

2012 33

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

2011 32

MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

2013 32

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

2012 31

PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

2008 30

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

2011 30

PINJAMAN DAERAH

2012 28

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

2013 27

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2017 27

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

2012 27

IZIN LINGKUNGAN

2013 26

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

2017 26

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

2011 25

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA

2013 25

PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

2017 25

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

2012 25

SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2013 24

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2010 24

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

2017 24

PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

2012 24

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2013 23

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

2011 23

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

2010 23

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2017 23

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

2012 23

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

2010 22

WILAYAH PERTAMBANGAN

2013 22

PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011 22

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

2008 22

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

2017 22

OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN

2012 22

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

2011 21

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

2008 21

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2017 21

PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Peraturan Gubernur
Tahun No.sort ascending Title
2017 101

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 100

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 99

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 98

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 88

Fasilitas Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 87

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

2014 86

Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 85

Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 84

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kep. Babel dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kep. Babel

2014 83

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Barang dan Hewan pada Lintas Penyeberangan Sadai Tanjung RU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 83

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 82

Pedoman Teknis Pelaporan dan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2014 81

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

2017 80

TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 79

Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 78

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014

2014 77

Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 76

Pelayanan Kemetrologian

2017 76

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 75

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 74

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 74

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 73

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 73

Perjalanan Dinas Khusus Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 72

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 71

PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 71

Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 70

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN

2015 70

Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan Pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 70

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 69

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

2017 69

SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 69

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2013 68

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

2015 68

Tarif Retribusi Tempat Penginapan

2014 68

Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 67

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014

2015 67

Tarif Retribusi Izin Trayek

2017 67

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 67

Penjabaran Perubahan APBD TA 2014

2015 66

Tarif Retribusi Tempat Olahraga

2017 66

PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 66

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas

2013 66

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 65

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2017 65

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2013 65

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57a Tahun 2013 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2014 65

Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas

2016 64

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016

2013 64

Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

2014 64

Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Asal Luar Daerah dan Pembebasan Sanksi Administrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 64

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

2017 63

TATA CARA KOORDINASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

2015 63

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 63

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

2013 63

Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Spesialis Radiologi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2014 63

Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 62

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2015 62

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 62

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

2013 62.A

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2016 62

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2014 62

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

2013 61

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 61.A

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2014 61

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemberian TPP Berdasarkan Beban Kerja di Pemprov Kep. Babel Tahun 2014

2016 61

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2015 61

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

2017 61

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2015 60

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015

2013 60

Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 60

Analisis Standar Belanja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 60

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2016 60

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2016 59

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2013 59

Pencabutan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 59

Perubahan atas Pergub Kep. Babel Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2017 59

TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN AFILIASI SERTA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

2015 59

Perubahan Atas Oeraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

2015 58

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2013 58

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 58

Perubahan atas Pergub Kep. Babel Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 58.A

Perubahan atas Pergub Kep. Babel Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

2017 58

PEMBERIAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2016 58

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2016 57

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2015 57

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2013 57

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (Satam Emas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 57.A

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2013 57.B

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 56

Kedudukan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pada Inspektorat, Badan Perrencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nom

2016 56

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 56

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034

2017 56

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2015 56

Perubahan Atas Pergub Kep. Babel No. 42 Tahun 2015 Tentang Pembebasan BBNKB Dan Sanki Administratif Atas Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Untuk Kendaraan Angkutan Umum Orang Dan Kendaraan Angkutan Umum Barang Yg Dimiliki Oleh Perseorangan Atau Badan Usaha

2013 55

Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

2015 55

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2015

2017 55

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

2016 55

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2014 54

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Jaringan SIM Terpadu kepada Pemkot Pangkalpinang di Provinsi Kepuauan Bangka Belitung Tahun 2014

2015 54

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 54

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SHIP MALAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

2013 54

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 53

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2015 53

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 53

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2013 53

Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

2015 52

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Tahun 2015

2014 52

Cadangan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 52

PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2013 52

Perjalanan Dinas Khusus Operasional Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2016 51

BAGAN AKUN STANDAR

2014 51

Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan

2017 51

PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2013 51

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2014 50

Pelaksanaan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2015 50

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 50

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2013 50

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 50

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 49

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bebas Pasung di Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung

2015 49

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kemetrologian

2016 49

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 49

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2013 49

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

2014 48

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 48

Pedoman Penyaluran Kebutuhan Bahan Pokok Bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 48

Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 48

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2017 47

BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DENGAN POLA PENDAMPINGAN BERSAMA ORGANISASI ADVOKAT

2016 47

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

2013 47

Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 47

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghitugan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2015

2014 47

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

2015 46

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kep. Babel

2013 46

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 46

PENUNJUKAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

2017 46

TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

2014 46

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2013 45

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 45

PERDAGANGAN MINERAL KELUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2012 45

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2017 45

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ORANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG YANG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM

2014 45

Pemberian Insentif Pajak Daerah

2015 45

Pengurangan dan Penghapusan Tunggakan Pokok Pajak Kendaraan Bernomor beserta Sanksi Administratif dan Sanksi Admistarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kedua dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat

2013 44

Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 44

PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT BESAR

2015 44

Penjabaran Perubahan APBD TA 2015

2016 44

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 43

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

2017 43

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DENGAN NOMOR POLISI BN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2012 43

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

2014 43

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 43

Penghapusan Sanksi Administratif BBNKB atas Penyerahan Pertama, Kedua dan seterusnya Bagi Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

2016 43

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

2013 42

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 42

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

2017 42

PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2012 42

Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 42

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014

2015 42

Pembebasan BBNKB dan Sanksi Administratif atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya untuk Kendaraan Angkutan Umum Barang yang Dimiliki oleh Perseorangan atau Badan Usaha

2013 41

Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 41

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2009 41

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 41

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 41

Penghargaan Bagi PNS yang memasuki Masa Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 41

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Angggaran 2014

2016 41

Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 40

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 40

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 40

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

2014 40

Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepulauan Bangka Belitung

2017 40

PENINGKATAN PERAN STAF AHLI GUBERNUR MELALUI MODEL KOLABORASl PEMECAHAN ISU STRATEGIS DENGAN PERANGKAT DAERAH

2016 40

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2015 40

Tata Cara Penerbitan Perizinan Air Tanah

2009 39

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010

2009 39.LAMPIRAN

Pergub 39 Tahun 2009 Lampiran

2014 39

Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan

2012 39

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 39

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI PETUGAS KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2015 39

Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

2013 39

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 38

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

2014 38

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57A Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2012 38

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2015 38

Pemberian Tambahan Pengahasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

2016 38

Prosedur dan Tata Cara Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 38

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 37

Pembentukan Badan Pengelolaan, Pengembangan Dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 37.LAMPIRAN

Pergub 37 Tahun 2009 Lampiran

2012 37

Pemberian Honorarium kepada Tenaga Dokter Spesialis (Dokter Mitra) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 37

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

2015 37

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

2016 37

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembanguanan Daerah rovinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016

2013 37

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 36

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

2012 36

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

2014 36

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS) Provinsi Kepualuan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014

2017 36

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

2015 36

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2016 36

Petunjuk Teknis Kriteria Calon Penerima Bantuan Kepada Nelayan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 36

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 35

Eliminasi Malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 35

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

2014 35

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai (JKSS) bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 35

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017

2015 35

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2015

2016 35

Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 35

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 34

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

2017 34

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

2015 34

Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan kepada Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis, Non Paramedis PNS dan Non PNS dan Honorarium Piket pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan di RSJ Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2015

2016 34

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Bidang Pendidikan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulaua

2013 34

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Barang dan Hewan pada Lintas Penyeberangan Sadai-Tanjung Ru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 34

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

2014 34

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2013 tentang APBD TA 2014

2012 33

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 33

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

2017 33

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2013 33

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 33

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2009 33

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

2012 32

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2015 32

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2017 32

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2016 32

Pedoman Umum Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil, dan Selaras (Satam Emas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

2013 32

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

2017 31

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

2016 31

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

2013 31

Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Serumpun Sebalai di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2013 31.A

Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 31

Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 31

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 31

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepuiauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2016 30

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

2013 30

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2o11 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 30

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 30

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

2012 30

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2014 30

Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2014 29

Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 29

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016

2013 29

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

2009 29

Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 29.LAMPIRAN

Pergub 29 Tahun 2009 Lampiran

2012 29

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 29

Pemberian Bahan Makanan Tambahan Bagi Petugas Khusus pada RSU Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Tahun 2015

2015 28

Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 28

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2014 28

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 28

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

2016 28

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2012 28

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 27

Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

2012 27

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012

2014 27

Tunjangan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2015 27

Pedoman Umum Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015

2014 26

Pemberian Uang Makan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014

2013 26

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012

2016 26

Pemberian Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

2015 26

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

2012 26

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 25

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Belitung Tahun Anggaran 2013

2012 25

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

2016 25

Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2010 25

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

2015 25

Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 24

Pembebasan Pemungutan Retribusi Penyesuaian Izin Trayek Bagi Penyedia Jasa Angkutan Umum Yang Belum Berbadan Hukum Menjadi Berbadan Hukum

2017 24

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2015 24

PEMBERIAN JAMINAN ASURANSI JIWA EKAWARSA DAN KECELAKAAN DIRI RESIKO ABD BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2009 24

Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 24

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif atas Operasional Pelayanan Masyarakat Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun Anggaran 2012

2010 24

JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT SERUMPUN SEBALAI (JKSS) DI KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

2013 24

Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 23

Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 23

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

2014 23

Pemberian Honorarium Pembinaan dan Honorarium Piket pada Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2018 23

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2013 23

Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2012 22

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

2009 22

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan Motor Tahun 2009

2010 22

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2015 22

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Bidang Pendidikan dari Dana APBD Prov. Kep. Babel TA 2015

2014 22

Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014

2018 22

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 22

PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

2013 22

Pemberian Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Resiko ABD bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 22

Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

2012 21

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012

2009 21

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010

2010 21

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2011

2015 21

Perpindahan dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemprov Kep. Babel

2018 21

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT MELAYU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 21

Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai (JKSS) bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2013 21

Pemberian Penghargaan/Cinderamata bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memasuki Masa Purna Bhakti Tahun 2012 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2017 21

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2013 21.A

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan “Efektif, Merata, Adil dan Selaras (Satam Emas)” Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri
Tahun No.sort ascending Title
2015 80

Pembentukan Produk Hukum Daerah

2012 76

Pedoman Penegasan Batas Daerah

2010 55

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

2014 44

Ketentuan Eksport Timah

2012 39

Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2012 32

Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

2011 32

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2007 26.OT.140/02

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Undang-undang
Tahun No.sort ascending Title
2009 52

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

2009 51

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2009 50

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

2009 49

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

2009 48

KEKUASAAN KEHAKIMAN

2009 46

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2009 45

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

2009 44

RUMAH SAKIT

2008 44

PORNOGRAFI

2009 43

KEARSIPAN

2007 43

PERPUSTAKAAN

2008 43

WILAYAH NEGARA

2009 42

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

2009 41

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2004 41

WAKAF

2009 40

KEPEMUDAAN

2007 40

PERSEROAN TERBATAS

2008 40

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

2004 40

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

2007 39

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

2008 39

KEMENTERIAN NEGARA

2004 39

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

2009 39

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

1999 38

PENGELOLAAN ZAKAT

2004 38

JALAN

2009 38

POS

2008 37

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

2000 36

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

2008 36

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

2009 36

KESEHATAN

2009 35

NARKOTIKA

2000 34

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1999 34

PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

2004 34

TENTARA NASIONAL INDONESIA

2009 34

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG

2004 33

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

2009 33

PERFILMAN

2004 32

PEMERINTAHAN DAERAH

2009 32

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2002 32

PENYIARAN

2004 31

PERIKANAN

2009 31

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2000 31

DESAIN INDUSTRI

2004 30

JABATAN NOTARIS

2007 30

ENERGI

2002 30

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2000 30

RAHASIA DAGANG

2000 29

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

2004 28

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

2007 28

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2009 28

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2002 28

BANGUNAN GEDUNG

2007 27

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2003 27

PANAS BUMI

2009 27

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2000 27

PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2000 26

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

2007 25

PENANAMAN MODAL

2009 25

PELAYANAN PUBLIK

2011 24

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

2009 24

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

2013 24

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2000 24

PERJANJIAN INTERNASIONAL

2007 24

PENANGGULANGAN BENCANA

2006 23

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2004 23

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2011 23

PENGELOLAAN ZAKAT

2002 23

PERLINDUNGAN ANAK

2004 22

KOMISI YUDISIAL

2009 22

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2003 22

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2001 22

MINYAK DAN GAS BUMI

2011 21

OTORITAS JASA KEUANGAN

2008 21

PERBANKAN SYARIAH

2000 21

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

2007 21

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Tahun No.sort ascending Title
2014 44

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2009 25

Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pages