Indeks Data

Headline

Keputusan Gubernur Nomor 313 Tahun 2019

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019

Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Search & Filter

Peraturan Pemerintah
Tahun	No.	Title
2018	4	PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
2018	20	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2018	5	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 PENGELOLAAN KEUANGAN SALINAN TAHUN 2OI4 TENTANG HAJI
2018	21	TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
2018	6	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
2018	22	PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENCAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
2018	7	PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
2018	23	PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
2018	8	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2018	24	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
2018	9	TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
2018	25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
2018	10	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
2018	26	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
2018	11	TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
2018	27	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2018	12	PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAISLAN RAIffAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
2018	13	PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA
2018	14	KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
2018	15	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2018	16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2018	17	KECAMATAN
2018	1	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2018	2	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2018	18	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016
2018	3	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2018	19	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN
2017	7	PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
2017	8	TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
2017	16	PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
2017	9	PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN
2017	17	SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2017	10	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
2017	18	HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017	11	MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2017	19	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU
2017	12	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2017	20	PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL
2017	13	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
2017	21	PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2017	14	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN ZOOS TBNTENG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2017	22	OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
2017	15	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
2017	23	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
2017	24	PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2017	1	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2017	25	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA
2017	2	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
2017	26	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2017	3	OTORITAS VETERINER
2017	27	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2017	4	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
2017	5	KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
2017	6	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
2014	1	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2014	4	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
2014	14	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
2013	20	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
2013	83	MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2013	22	PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2013	84	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2013	23	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2013	85	TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2013	24	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2013	87	PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2013	25	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2013	88	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2013	26	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2013	89	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
2013	27	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2013	90	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
2013	32	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2013	99	PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2013	40	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2013	42	SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
2013	2	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN
2013	49	BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
2013	6	PEMBERDAYAAN PETERNAK
2013	63	PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH
2013	15	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
2013	73	RAWA
2013	17	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
2013	78	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2013	18	TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU
2013	79	JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2013	19	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2013	82	MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
2012	61	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
2012	28	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
2012	62	USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
2012	31	PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
2012	33	PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
2012	78	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2012	37	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2012	80	TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2012	39	PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2012	81	PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2012	40	PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA
2012	82	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2012	41	ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR:188.44/1080/BAKUDA/2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Keputusan Gubernur No. 114 Tahun 2019

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2019

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah
Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009

Standar Biaya Khusus Operasional Pemeriksaan Bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015

Perjalanan Dinas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Data

Headline

Keputusan Gubernur Nomor 313 Tahun 2019

Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019

Search & Filter

Pages

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur No. 313 Tahun 2019

Keputusan Gubernur No. 114 Tahun 2019

Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2019

Produk Hukum Populer

Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015

Keputusan Gubernur No. 1080 Tahun 2017

Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2009

Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017

Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015