Indeks Data

Search & Filter

Undang-undang
Tahunsort ascending No. Title
2018 1

KEPALANGMERAHAN

2018 2

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2018 3

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

2018 4

PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES

2018 5

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OO3 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

2018 6

KEKARANTINAAN KESEHATAN

2017 2

JASA KONSTRUKSI

2017 18

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2017 4

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4

2017 5

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

2017 3

SISTEM PERBUKUAN

2017 6

ARSITEK

2017 7

PEMILIHAN UMUM

2017 9

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

2017 8

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA TAHUN ANGGAMN 2017

2017 10

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

2017 12

PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)

2017 13

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)

2017 14

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

2017 15

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

2017 16

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

2017 1

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGPORE RELATING TO THE DELI

2017 17

PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARMKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

2014 5

APARATUR SIPIL NEGARA

2014 6

DESA

2013 9

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

2013 17

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

2013 18

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

2013 24

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2012 2

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

2012 8

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2012 11

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2012 12

PENDIDIKAN TINGGI

2012 15

VETERAN REPUBLIK INDONESIA

2012 17

PERKOPERASIAN

2012 18

PANGAN

2011 12

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2011 13

PENANGANAN FAKIR MISKIN

2011 15

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

2011 16

BANTUAN HUKUM

2011 21

OTORITAS JASA KEUANGAN

2011 23

PENGELOLAAN ZAKAT

2011 24

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

2010 11

CAGAR BUDAYA

2010 3

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2010 8

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2010 9

KEPROTOKOLAN

2010 12

GERAKAN PRAMUKA

2010 13

HORTIKULTURA

2009 11

KESEJAHTERAAN SOSIAL

2009 38

POS

2009 16

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

2009 39

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

2009 17

PENETAPAN PP PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

2009 40

KEPEMUDAAN

2009 18

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2009 41

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2009 20

GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

2009 42

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

2009 22

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2009 43

KEARSIPAN

2009 24

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

2009 44

RUMAH SAKIT

2009 25

PELAYANAN PUBLIK

2009 45

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

2009 27

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2009 46

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2009 28

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2009 48

KEKUASAAN KEHAKIMAN

2009 32

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2009 49

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

2009 31

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2009 50

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

2009 33

PERFILMAN

2009 51

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2009 4

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2009 34

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG

2009 52

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

2009 9

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

2009 35

NARKOTIKA

2009 10

KEPARIWISATAAN

2009 36

KESEHATAN

2008 11

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

2008 12

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2008 13

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

2008 14

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2008 17

PELAYARAN

2008 18

PENGELOLAAN SAMPAH

2008 19

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2008 20

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

2008 21

PERBANKAN SYARIAH

2008 36

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

2008 37

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

2008 39

KEMENTERIAN NEGARA

2008 40

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

2008 43

WILAYAH NEGARA

2008 2

PARTAI POLITIK

2008 44

PORNOGRAFI

2008 10

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2007 21

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pages