Peluncuran Website www.JDIH.Babelprov.go.id

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi diluncurkan sejak 2 Juni 2014. Website jdihbabel.prov.go.id. ini akan diisi berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah seperti peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub), perjanjian kerjasama (MoU), katalog produk hukum daerah, berita-berita menyangkut persoalan hukum di Kepulauan Bangka Belitung, opini/artikel hukum, klinik hukum, dan galeri foto kegiatan Biro Hukum Pemprov Babel.

Menurut Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Babel, HA Roni Rachman, sebagai dasar pengelolaan website ini telah dikeluarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/060/V/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Untuk sementara ruangan khusus JDIH ini berada di Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Roni yang didampingi Kabag Dokumentasi Hukum Harpin dan Kasubbag Publikasi dan Distribusi Irwanto yang juga selaku pimpinan teknis redaksional website. Dikatakan Roni, bila masyarakat hendak mencari produk hukum daerah maupun informasi seputar hukum, maka dapat mengakses website jdih.babel.prov.go.id atau datang langsung ke Ruangan JDIH Babel di Biro Hukum Pemprov Babel di Kantor Gubernur Babel pada hari kerja.

Sedangkan teknis jaringan untuk sementara masih dibantu sekaligus menginduk ke server website Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Babel. Dipaparkan Roni, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Masih dikatakan Roni, bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, JDIH merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Biro Hukum. “Dasar pertimbangannya antara lain sebagai implementasi delapan program Quick Wins Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung tentang Digitalisasi Produk Hukum. Apalagi JDIH tingkat provinsi merupakan koordinator JDIH di kabupaten/kota dan hampir semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki JDIH sedangkan Pemprov Babel sampai dengan tahun 2013 belum memiliki JDIH,” tukas Roni. (irwanto/biro hukum pemprov babel)

Sumber: 
Bagian Dokumentasi Hukum

Pengumuman Lainnya

01 Jul 2015 | Bagian Dokumentasi...