Partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, sebenarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan...
Sebagai Daerah Kepulauan, Provinsi kita sering mengalami gejolak harga pangan yang disebabkan adanya kekurangan ketersediaan pangan. Hal ini tentu dapat dimaklumi dikarenakan rantai pasokan distribusi barang khususnya bahan kebutuhan pokok...
Pembentukan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangannya demi terciptanya pembangunan daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan pada...
Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan...
Kebebasan berpendapat merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali hubungan pemerintah dengan masyarakat, sebab adanya pemerintahan juga merupakan hasil konsensus masyarakat yang dituangkan...
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pengertiannya...
Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan...
Sebagai prasyarat dalam pembentukan peraturan daerah, naskah akademik merupakan tahapan yang krusial dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, karena sebagai langkah awal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan khususnya peraturan...
  Penyusunan rancangan peraturan gubernur sebagai salah satu produk hukum daerah tidak terlepas dari ketentuan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga setiap proses pembentukan peraturan gubernur perlu memperhatikan...

31 Jan 2018 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang terarah, bertahap, terpadu, efisien dan sistematis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Program...

Pages