16 Aug 2018 | Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan...

Pengertian diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “discretion” atau “discretion power”, sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah diskresi dengan pengertian “kebebasan bertindak” atau keputusan yang diambil atas...

16 Aug 2018 | Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan...

Berlaku surut atau sering disebut dengan asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya berlaku pada saat...

16 Aug 2018 | Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan...

Peraturan Kepala Daerah (perkada) dalam hal ini Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota salah satu produk hukum daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan instrumen daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan...

16 Aug 2018 | Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan...

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar prolegda...
Partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, sebenarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan...
Sebagai Daerah Kepulauan, Provinsi kita sering mengalami gejolak harga pangan yang disebabkan adanya kekurangan ketersediaan pangan. Hal ini tentu dapat dimaklumi dikarenakan rantai pasokan distribusi barang khususnya bahan kebutuhan pokok...
Pembentukan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangannya demi terciptanya pembangunan daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan pada...
Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan...
Kebebasan berpendapat merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali hubungan pemerintah dengan masyarakat, sebab adanya pemerintahan juga merupakan hasil konsensus masyarakat yang dituangkan...
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pengertiannya...

Pages